Saan Ditanya Soal Pertemuan di Rumah Menakertrans

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa ditanyakan seputar proyek pembangkit listrik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008 selama diperiksa sekitar empat jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (26/9/2012). Pertanyaan yang diajukan kepada Saan juga termasuk soal penganggaran proyek PLTS dan pertemuan di rumah Menakertrans tahun 2008.

"Iya benar ditanyakan. Tapi saya bilang tidak ada pertemuan, wong saya tidak pernah kenal sama Pak Erman (mantan Menakertrans Erman Suparno)," kata Saan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, seusai diperiksa.

Saan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi PLTS, Neneng Sri Wahyuni.

Menurut Saan, dirinya tidak pernah tahu soal proyek PLTS, penganggarannya, apalagi mengikuti pertemuan di rumah Menakertrans 2008. Saat itu, Saan belum menjadi anggota Dewan.

Pernyataan Saan ini sekaligus membantah keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Seusai diperiksa sebagai saksi kasus PLTS beberapa waktu lalu, Nazaruddin mengungkapkan kalau proyek PLTS ini diatur Anas Urbaningrum. Menurut Nazaruddin, Anas yang sekarang menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengikuti pertemuan di rumah Menakertrans 2008 membicarakan soal proyek PLTS.

Pertemuan itu, menurut Nazaruddin, diikuti dirinya, Anas, Menakertrans, dan Saan. Adapun Menakertrans saat itu adalah Erman Suparno. Ihwal pertemuan soal proyek PLTS ini sebelumnya dibantah Erman. Mantan menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengatakan kalau pertemuan yang diungkapkan Nazaruddin itu tidak pernah ada.

Mengenai keterlibatan Anas dalam kasus ini, Saan membantah hal itu. Dia juga mengaku tidak ditanya soal Anas selama pemeriksaan di KPK tadi.

"Tidak ada kaitannya (dengan Anas)," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Dalam kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai saksi. Seusai diperiksa beberapa waktu lalu, Anas membantah terlibat proyek PLTS apalagi menerima uang terkait proyek tersebut.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"