Saan Mustopa: Saya Tak Tahu Proyek PLTS

Kompas.com - 26/09/2012, 11:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Saan Mustopa mengaku tidak tahu menahu seputar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008 yang tengah disidik KPK. Saat proyek itu diadakan, katanya, ia belum menjadi anggota DPR.

Hal itu disampaikan Saan saat memasuki Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/9/2012). Hari ini, Saan memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi PLTS. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Neneng Sri Wahyuni.

"Saya juga enggak ngerti. Tapi saya akan klarifikasi ini sebagai penghormatan dan penghargaan upaya pemberantasan korupsi, saya datang saja. Walau pun saya tidak paham sama sekali dan tidak ada bayangan sama sekali soal PLTS," kata Saan.

Dia juga membantah keterangan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang mengatakan bahwa Saan ikut dalam pertemuan di rumah Menakertrans 2008. Adapun, Menakertrans saat itu adalah Erman Suparno. Nazaruddin mengatakan, pertemuan di rumah Menakertrans itu diikuti dirinya, Saan, dan Anas Urbaningrum. Sementara, Saan mengaku tidak pernah mengenal Erman apalagi mengikuti pertemuan membahas proyek di kediamannya.

"Enggak tahu saya, saya tidak pernah ketemu seumur hidup saya. Siapa itu Erman, tatap muka, salaman, apalagi satu meja, dan saya tidak pernah datang ke Depnaketrans, saya tidak pernah sama sekali ke sana," ujar Saan.

Dalam kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni sebagai tersangka pada Agustus 2011. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Hukuman maksimalnya, 20 tahun penjara.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Seusai diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu Anas membantah terlibat proyek PLTS apalagi menerima uang terkait proyek tersebut.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Neneng dan Dugaan Korupsi PLTS"

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

    Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

    Nasional
    Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

    Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

    Nasional
    Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

    Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

    Nasional
    Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

    Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

    Nasional
    Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

    Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

    Nasional
    Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

    Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

    Nasional
    Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

    Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

    Nasional
    Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

    Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

    Nasional
    Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

    Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

    Nasional
    Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

    Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

    Nasional
    Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

    Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

    Nasional
    Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

    Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

    Nasional
    Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

    Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

    Nasional
    Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

    Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

    Nasional
    Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

    Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X