Belanja Pegawai Mendominasi

jakarta, kompas - Belanja pegawai negeri sipil mendominasi anggaran pemerintah. Dari tahun ke tahun, porsinya kian membengkak sehingga semakin menekan ruang fiskal pemerintah. Pada tahun 2013, total alokasinya mencapai Rp 592 triliun atau 35 persen dari total belanja.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan, di Jakarta, Selasa (25/9), menyatakan, kombinasi belanja pegawai pusat dan daerah adalah anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Rancangan APBN 2013, alokasinya mencapai Rp 592 triliun, terdiri atas belanja pegawai pusat Rp 241 triliun dan belanja pegawai daerah Rp 351 triliun. Ini belum termasuk dana otonomi khusus yang sebagian juga digunakan untuk gaji.

Menurut Farhan, selama 2007-2013, rata-rata belanja pemerintah pusat tumbuh 15 persen. Sementara belanja pegawai nya tumbuh rata-rata 19 persen. ”Jelas pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati birokrasi,” kata Farhan.

Tahun 2007, anggaran belanja pegawai pusat adalah Rp 90,4 triliun atau 2,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Tahun ini, anggarannya naik menjadi Rp 212,3 triliun atau 2,5 persen terhadap PDB. Pada RAPBN 2013, anggarannya melambung menjadi Rp 241,1 triliun atau 2,6 persen terhadap PDB.

Bandingkan dengan anggaran yang sifatnya produktif pada tahun 2013. Anggaran infrastruktur hanya Rp 188,4 triliun. Anggaran kesehatan baru Rp 50,9 triliun. Sementara subsidi pupuk cuma Rp 15,9 triliun dan subsidi benih Rp 137 miliar.

Secara terpisah ekonom dari Econit, Hendri Saparini, menyatakan, ada beberapa faktor penyebab pesatnya pertumbuhan belanja pegawai. Pertama, pemerintah tidak mampu mengendalikan rekrutmen pegawai, terutama di daerah.

Kedua, reformasi birokrasi yang dijalankan selama ini sebatas remunerasi pada instansi tertentu. ”Remunerasi itu sendiri diartikan sempit, yakni departemen mana yang berkaitan dengan uang agar mengurangi kemungkinan korupsi. Itulah yang diremunerasi dulu. Kalau bicara remunerasi tidak bisa tidak adalah penataan ulang secara holistis, tidak bisa parsial seperti itu,” kata Hendri.

Ketiga, dana pensiun yang sangat membebani APBN. Tahun 2013, anggarannya mencapai Rp 74,2 triliun atau 32 persen dari belanja pegawai.

Sementara menjamurnya lembaga nonstruktural, menurut Farhan, juga ikut andil menggelembungkan belanja pegawai. Tahun 2007, lembaga nonstruktural berjumlah 76 lembaga. Tahun 2011 menjadi 101 lembaga. Ini menyedot anggaran Rp 8,3 triliun dengan Rp 100 miliar di antaranya belanja pegawai.