PKS Ingatkan Lagi Soal Pornografi

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Keadilan Sejahtera kembali mengingatkan masalah pornografi yang hingga saat ini masih marak di masyarakat. Kondisi ini dibuktikan dengan semakin merebaknya kasus pornografi dikalangan pelajar saat ini.

Masalah ini menjadi hal serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi, melihat hasil penelitian yang dilakukan pada pelajar di Surabaya baru-baru ini sangat mencengangkan dan juga membuat para orang tua resah.

"Penelitian itu menyebutkan kasus penyimpanan konten pornografi di HP oleh lebih dari 90 persen siswa itu dikhawatirkan akan memicu tindak asusila dalam masyarakat. Peristiwa ini tentu menjadi lampu merah bagi sistem pendidikan kita," ujar anggota FPKS Ahmad Zainuddin, Rabu (19/9/2012) di Jakarta.

Zainuddin menilai, kasus pornografi dikalangan pelajar tidak terlepas dari adanya kelemahan dalam kurikulum pendidikan. "Selama ini pendidikan karakter yang ditanamkan kepada pelajar belum optimal, orientasi kurikulum pendidikan kita masih mengedepankan hegemoni materialistik dan belum menyentuh pada hakikat dan ruh pendidikan yang utuh," ujar Zainuddin yang juga anggota Komisi X DPR ini.

Ia mengakui, pola pendidikan di sekolah dan juga di rumah ditenggarai ikut mempengaruhi pembentukan watak dan kepribadian anak didik. Di sisi lain, Zainuddin menilai peran pendidikan dan pembinaan orang tua dirumah dan juga di lingkungan masyarakat selama ini pun dirasakan masih sangat kurang. Akibatnya menurut legislator PKS ini, cita-cita bangsa dalam UUD 1945 yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan akhlak mulia dan budipekerti belum dapat terwujud.

"Pasalnya implementasi dan arah kurikulum pendidikan kita baru menghasilkan siswa yang pintar saja, tapi belum mampu menghasilkan siswa yang berkarakter," ujarnya.

Itu sebabnya, FPKS mendesak Kemendikbud untuk mengkaji ulang sistem kurikulum yang selama ini diterapkan dalam pendidikan nasional. "Harus ada perubahan total dalam konsep kurikulum kita. Jangan ada lagi pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Persoalannya sekarang tinggal niat baik pemerintah mau atau tidak untuk melakukannya," ujarnya.