Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tarik Penyidik KPK yang Tangani Kasus Simulator SIM

Kompas.com - 14/09/2012, 19:56 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Satu dari 20 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditarik kembali ke Kepolisian diketahui tengah menangani kasus dugaan korupsi proyek ujian simulator surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri. Kepolisian menarik kembali 20 penyidiknya yang bertugas di KPK dengan alasan masa kerja para penyidik tersebut telah habis.

"Yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang ini, hanya satu yang menangani kasus simulator," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Namun dia membantah penarikan 20 penyidik oleh Polri ini terkait dengan kasus simulator SIM yang tengah disidik KPK.

Seperti diketahui, KPK dan Polri sama-sama tengah menangani kasus dugaan korupsi simulator SIM. Hubungan KPK dan Polri seolah menegang sejak sejumlah penyidik KPK melakukan penggeledahan di gedung Korlantas Polri beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua jenderal Polisi sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Korlantas Polri Irjen Djoko Susilo, dan Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo. KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka kasus ini, yaitu Sukotjo S Bambang dan Budi Susanto.

Adapun Didi, Budi, dan Sukotjo, juga ditetapkan Polri sebagai tersangka. Meskipun membantah ada hubungan antara penarikan 20 penyidik ini dengan kasus Korlantas yang juga ditangani KPK, Johan mengakui kalau jumlah ini adalah yang terbanyak yang pernah dikembalikan ke Polri.

"Sebelumnya ada dua, atau tiga, karena kontrak kerja mereka sudah habis, tidak diperpanjang," katanya. Lazimnya, para penyidik Polri bertugas selama empat tahun di KPK dan dapat diperpanjang kontraknya selama empat tahun lagi. Johan mengatakan bahwa dari 20 penyidik yang tidak diperpanjang kontraknya itu, ada yang baru setahun, dua tahun di KPK.

Perkembangan berita terkait penarikan penyidik dapat dibaca di "Polri Tarik Penyidik KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com