Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agus: Evaluasi Capres Ical Tidak Sekarang

Kompas.com - 13/09/2012, 17:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Evaluasi pengusungan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden di pemilu 2014 dinilai mungkin bisa dilakukan suatu saat. Namun, jika evaluasi dilakukan dalam waktu dekat atau di forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke IV bulan Oktober 2012, hal itu dinilai tidak adil.

"Tidak fair kalau belum enam bulan partai tetapkan calon presiden tapi sudah dievaluasi dengan berbagai alasan. Saya sepakat mungkin satu hari diperlukan evaluasi, tapi bukan di Rapimnas sekarang. Kaya main-main aja (pengusungan capres)," kata Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2012).

Seperti diberitakan, Ical resmi mendeklarasikan diri sebagai capres dari Golkar pada awal Juli 2012 setelah seluruh pengurus pusat dan daerah, pengurus organisasi massa yang mendirikan Golkar dan didirikan Golkar mengaku mendukung menjadi capres dalam Rapimnas ke III di Bogor.

Agus mengatakan, untuk saat ini sebaiknya biarkan tim sukses bekerja meningkatkan elektabilitas Ical. Jika tim sudah bekerja keras dalam waktu tertentu, namun elektabilitas Ical tidak merangkak naik, kata dia, maka evaluasi bisa dilakukan.

Apalagi, tambah dia, jika elektabilitas Ical masih dibawah elektabilitas kompetitor yang ada. Begitu pula jika elektabilitas Ical dibawah elektabilitas tokoh senior Golkar lain.

"Kalau elektabilitas Pak Ical datar tapi yang lain turun, kan baik. Jadi evaluasi dasarnya survei. Kalau memang ada evaluasi, harus minta pertanggungjawaban daerah yang ketika itu bersikukuh mencalonkan Ical," pungkas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pencalonan Ical sebagai capres sudah final setelah melewati semua mekanisme di partai. Idrus menilai pihak yang mewacanakan akan ada evaluasi pencapresan dari Golkar tidak tahu perkembangan tingkat dukungan publik terhadap Ical yang meningkat.

"Sekali lagi, pencalonan Aburizal sudah final dan tidak ada lagi pembahasan apapun di dalam forum manapun. Ada aturan bilamana ada anggota Golkar yang melanggar, ada hukumannya. Pencalonan Aburizal sebagai presiden telah menempuh mekanisme demokrasi dan telah ditetapkan dalam forum setingkat munas. Sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk (tokoh) yang lain," kata Idrus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com