Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Ya, Sampaikan yang Sebenarnya

Kompas.com - 13/09/2012, 15:28 WIB

BEIJING, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan siap membeberkan hal yang diketahuinya terkait kasus dana talangan Bank Century kepada Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century. JK dijadwalkan akan memberikan keterangan pada 19 September 2012. Sedianya, ia dihadirkan bersama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, pada Rabu (12/9/2012) kemarin. Akan tetapi, ia berhalangan hadir karena tengah berada di CHina.

"Ya kita katakan saja yang sebenarnya," kata JK, kepada Antara, Rabu (12/9/2012) petang, seusai mengunjungi pabrik alat-alat medis dan farmasi di Yantai, Propinsi Shandong, China.

Sebelumnya, JK pernah mengatakan, pembengkakan dana penyelamatan Bank Century tidak dilaporkan kepadanya, yang saat itu bertindak sebagai ad interim Presiden yang tengah melawat keluar negeri. Pengucuran dana penyelamatan Bank Century dilakukan dalam beberapa tahap. Rapat pada tanggal 21 November 2008 memutuskan penyelamatan dilakukan dengan penggelontoran Rp632 miliar. Namun, saat eksekusi pada 23 November 2008, dana yang dikucurkan membengkak hingga lebih dari Rp2 triliun dan terus berlanjut mencapai Rp6,7 triliun sampai pada Juli 2009.

Pada 19 September pekan depan, selain JK, Timwas Century juga akan mendengarkan keterangan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Keduanya akan dipanggil pada hari yang sama, tetapi pada jam yang berbeda. Abraham Samad dijadwalkan akan didengar keterangannya pada pukul 11.00-13.00 WIB. Selain itu, tim kecil dalam Timwas sedang membahas pemanggilan selanjutnya yang akan ditujukan kepada mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Kombes Susno Duadji.

Sementara itu, Antasari Azhar dalam pernyataannya di hadapan Timwas kasus dana talangan Bank Century menegaskan dirinya tak pernah menyebutkan bahwa dalam rapat pada Oktober 2008, yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dibahas mengenai pengucuran dana talangan Bank Century.

Tim pengawas (Timwas) Century sepakat memutar rekaman rapat terbatas membahas soal antisipasi menghadapi dampak krisis ekonomi dunia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 Oktober 2008 di Kantor Presiden, Jakarta. Hal tersebut ditujukan untuk menyinkronkan pernyataan Antasari Azhar pada Timwas Century.

"Karena Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan meminta rekaman rapat diperdengarkan, maka berdasarkan hasil kesepakatan dari semua fraksi, termasuk dari Fraksi Demokrat, maka sidang menyetujuinya. Timwas sudah secara resmi meminta notulen rapat, baik secara tertulis maupun rekamannya, kepada pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pramono menjelaskan, rekaman rapat penting untuk diperdengarkan karena keterangan Antasari yang ditayangkan salah satu stasiun televisi berbeda dengan penjelasan di hadapan Timwas Century. Mengenai hasil rekaman tertulis tersebut, Antasari mengaku jika dirinya hanya mendapatkan salinan foto kopi dari Istana Kepresidenan.

Antasari berharap, rekaman tersebut diputar karena dirinya mengakui masih ragu atas transkrip rapat yang diberikan Istana Kepresidenan.
   
"Kalau memang Timwas bisa mendapatkan rekaman suara itu maka pernyataan saya akan jadi jawaban. Tapi yang pasti apa yang saya sampaikan sekalipun saya dapat dari hasil fotocopy, semula saya harapkan benar-benar demikian dan asli," kata Antasari.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY
"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com