Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Salam Hormat Antasari untuk Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 13/09/2012, 08:39 WIB
Marcellus Hernowo

Penulis

"Sampaikan salam hormat saya kepada Ketua Dewan Pembina.... Saya masih di Tangerang,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar saat rapat dengar pendapat umum dengan Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat untuk Penuntasan Kasus Bank Century, Rabu (12/9/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Antasari ketika diberi kesempatan berbicara oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung sesaat sebelum rapat ditutup pukul 13.10.

Mendengar pernyataan itu, seorang anggota Timwas menyeletuk, ”Dewan pembina yang mana?”

Antasari yang mengarahkan pandangannya ke deretan tempat duduk anggota timwas dari Fraksi Partai Demokrat langsung menjawab, ”Kan, sudah tahu ucapan saya mengarah ke mana." Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Di acara itu, Antasari juga mengaku tersentak saat dipanggil ”yang terhormat Pak Antasari”. Pasalnya, selama ini dia mengaku sering dipanggil warga binaan.

Sejak empat tahun terakhir, Antasari memang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten. Hal ini setelah dia dihukum 18 tahun penjara karena dinyatakan terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen pada Maret 2009.

Sampai saat ini, kasus itu masih menimbulkan sejumlah pertanyaan, mulai dari peluru yang mengenai kepala Nasrudin hingga isi ancaman Antasari terhadap Nasrudin yang disebut disampaikan lewat layanan pesan singkat (SMS).

Kasus itu menjadi semakin menarik karena mengakhiri ”kegemilangan” Antasari dalam memimpin KPK sejak Desember 2007. Ketika di KPK, pria kelahiran 18 Maret 1953 ini dinilai berani menyentuh inti kanker korupsi di Indonesia.

Antasari berani memproses hukum anggota DPR yang masih aktif, jaksa aktif, mantan kepala kepolisian RI, hingga pengusaha yang diduga memiliki jaringan kuat dengan orang-orang penting di negeri ini, seperti Artalyta Suryani. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Pohan yang juga besan Presiden Yudhoyono juga diproses hukum karena perkara aliran dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan BI.

Kegemilangan Antasari tersebut menutup sejumlah keraguan sejumlah pihak terhadapnya ketika pertama kali terpilih memimpin KPK. Keraguan yang terasa wajar karena dia mulai dikenal masyarakat akibat  kegagalannya mengeksekusi Tommy Soeharto begitu putusan Mahkamah Agung turun. Kegagalan tersebut membuat Antasari yang saat itu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diduga sengaja mengulur-ulur waktu eksekusi.

Meski telah dipenjara, pesona Antasari belum usai. Timwas DPR untuk Penuntasan Kasus Bank Century tetap memutuskan meminta keterangannya terkait rapat yang dipimpin Presiden Yudhoyono pada 9 Oktober 2008. Padahal, dia telah menyatakan, dalam rapat tersebut tidak keluar kata Bank Century.

Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Yudhoyono bahkan harus berkumpul pada Selasa malam untuk ”menyambut” kedatangan Antasari di DPR. Koalisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa ini dibentuk sesaat setelah DPR menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam pemberian dana talangan untuk Bank Century.

”Baru kali ini ada rapat Setgab untuk persiapan rapat hari ini,” kata Bambang Soesatyo, anggota Timwas DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Pernyataan Bambang Soesatyo tersebut membuat anggota Timwas dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, meminta agar yang dibicarakan di rapat hanya hal-hal yang berhubungan.

Setelah empat tahun di penjara, penampilan Antasari tak banyak berubah dibandingkan dengan ketika memimpin KPK. Penampilannya tetap rapi dengan bahasa tubuh yang selalu terkontrol. Suaranya masih tenang dan terkesan penuh perhitungan.

Minimnya perubahan di diri Antasari mungkin sejalan dengan praktik politik dan hukum di Indonesia yang juga relatif tetap. Seperti salamnya untuk ketua dewan pembina, multitafsir dan menimbulkan banyak tanya. (M Hernowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com