Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kopassus Terima Bantuan Alkes

Kompas.com - 29/08/2012, 14:34 WIB
Ratih Prahesti Sudarsono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Grup-3 Kopassus Kolonel (Inf) Izak Pangemanan mewakili Danjen Kopassus menerima penyerahan dukungan alat-alat kesehatan (alkes) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rabu (29/8/2012). Penyerahan alat-alat kesehatan itu berlangsung dalam apel di lapangan D Alfred Tarega Grup-3 Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur.

Menkes RI dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Prof Chandra Yoga Aditama mengatakan, Kemenkes RI dan Kopassus sama-sama mempunya tugas yang sama dan utama, yaitu pelayanan kepada rakyat Indonesia, sesuai bidang tugas dan keahlian masing-masing, sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan bagian Penerangan Kopassus terungkap, bantuan dukungan alkes dari Kemenkes ini adalah yang kedua kali. Bantuannya ada 32 jenis, antara lain obat malaria, desinfektan, bubuk kaporit, penjernih air cepat, repellent nyamuk, repellent lalat, insektisida untuk lalat, dan water purifier untuk keluarga.

Kemenkes RI berharap dukungan alkes tersebut dapat membuat tugas-tugas Kopassus terlaksana dengan lebih baik dan tugas Kemenkes RI untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan baik pula melalui Kopassus.

Dirjen Prof Chandra Yoga Aditama mengingatkan, kesehatan bukan segala-galanya. Namun, tanpa kesehatan, segala-galanya bisa tidak ada artinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com