Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Antasari Tak Tahu soal Rapat Century di Istana

Kompas.com - 13/08/2012, 21:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Jilid II, M Jasin, mengaku tidak mengetahui adanya rapat pembahasan Century di Istana Negara pada Oktober 2008, seperti yang diungkapkan mantan Ketua KPK Jilid II, Antasari Azhar. Hal tersebut diungkapkan Jasin saat mendatangi gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/8/2012), untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK yang sekarang menjabat.

"Saya tidak tahu, saya enggak ingat itu. Saya kira pimpinan lain juga mengatakan hal yang sama," kata Jasin.

Menurutnya, mustahil jika ada rapat terkait Century, tetapi hanya satu pimpinan KPK yang diundang. Pembahasan kasus Century, katanya, selalu melibatkan lima unsur pimpinan KPK. Terlebih lagi, kepemimpinan di KPK bersifat kolektif kolegial.

"Kalau mengundang kan semuanya, tidak satu-satu," ujar Jasin yang sekarang menjabat Irjen Kementerian Agama.

Seperti diberitakan sebelumnya, Antasari mengungkapkan kepada Metro Realitas soal rapat Century di Istana Negara sekitar Oktober 2008. Saat itu Antasari diundang ke Istana dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPK.

Menurut Antasari, rapat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut membahas rencana pemberian dana talangan Bank Century karena pemerintah sudah menyadari akan adanya dampak hukum atas kebijakan bailout yang rawan penyimpangan tersebut.

Selain dirinya, ada sejumlah pejabat negara lain yang hadir, seperti Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensetneg Hatta Rajasa, Gubernur Bank Indonesia Boediono, dan Andi Mallarangeng.

Pihak Istana melalui Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membenarkan adanya rapat di Istana sekitar Oktober 2008. Namun menurut Julian, rapat itu membahas bagaimana agar jangan sampai ada pelanggaran pidana atau penyelewengan dalam penanganan krisis saat itu.

"Tidak berarti bahwa itu kemudian diartikan sebagai rapat untuk penanganan bailout Century," ujar Julian.

Selain mengungkapkan soal rapat di Istana, Antasari mengaku didatangi Boediono sekitar Oktober 2008 atau setahun sebelum Pemilu 2009. Saat itu, sekali lagi, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI).

Kepadanya, Boediono membahas rencana BI menggelontorkan Rp 4,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Indover, anak perusahaan BI di Belanda. Namun, ia berhasil mencegah rencana itu. Kemudian, lanjut Antasari, pemerintah mencoba mencari bank lain untuk diselamatkan. Akhirnya, pada November 2008, pemerintah memilih Bank Century untuk diselamatkan.

Terkait bailout Bank Century ini, Antasari mengaku tidak diajak bicara oleh Boediono sebelumnya. Setelah disepakati, Bank Century mendapat kucuran dana segar secara bertahap.

Tahap pertama, bank yang sudah kolaps itu menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun. Tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

    Nasional
    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

    Nasional
    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com