Polri Juga Telisik Kasus yang Sama, tapi Belum Cukup Bukti

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan penyelidikan terhadap proyek pengadaan simulator kendaraan roda dua dan roda empat yang juga ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Polri belum menemukan indikasi tindak pidana korupsi pada proyek tersebut. Belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Langkah-langkah itu sudah jalan. Kita tahu Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) punya direktorat korupsi sendiri, penyelidikan sudah ada, mengambil keterangan dari vendor yang bertikai, ini masalah dimensi waktu, tapi objek perkara sama," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

Menurut Boy, pihaknya sudah meminta keterangan 33 orang terkait penyelidikan proyek yang nilainya seratusan miliar rupiah itu. Proyek pengadaan simulator ini juga sudah diusut Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Namun, lanjutnya, saat itu Irwasum tidak melihat adanya penyelewengan terkait pengadaan simulator tersebut.

"Irwasum melihat waktu itu berjalan normal," ujar Boy.

Jika kemudian KPK lebih dulu menemukan alat bukti dalam kasus ini, Boy mengatakan hal tersebut hanya persoalan waktu.

"Bisa saja dalam konteks penglihatan penyidik KPK dan Polri dikaitkan dengan informasi yang diperoleh bisa bebeda fakta-faktanya. Bisa saja KPK menemukan sesuatu yang diyakini alat bukti dan lebih kuat, tentunya harus kita hargai," kata Boy.

Ke depannya, lanjut Boy, Polri akan mengadakan koordinasi dengan KPK terkait kasus ini. KPK telah meningkatkan penanganan kasus simulator ke tahap penyidikan. Lembaga antikorupsi itu menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian, Irjen (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka. Selaku Kepala Korlantas pada 2011, Djoko diduga menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara puluhan miliar.

Hari ini, KPK melakukan penggeledahan di Gedung Korlantas. Proses penggeledahan yang berlangsung Senin (30/7/2012) sore hingga subuh tadi, sempat terhenti. Penyidik KPK sempat tertahan dan dilarang membawa alat bukti yang ditemukan ke luar Gedung Korlantas.

Sementara, Johan Budi membantah adanya upaya Polri menghalang-halangi penggeledahan. Menurutnya, Mabes Polri sudah memperbolehkan KPK membawa alat bukti yang ditemukan. Hal senada diungkapkan Boy. Menurutnya, insiden itu hanya persoalan koordinasi.