Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Kompas.com - 25/07/2012, 11:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan keinginannya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak memandang jabatan, asal partai politik, atau latar belakang lain.

Saat memimpin rapat koordinasi bidang hukum di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012), Presiden mengatakan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dilaksanakan oleh semua pihak.

"Seluruh pejabat negara, bukan hanya pemerintah, harus mencegah korupsi. Pada saat penyimpangan terjadi, penegakan hukum juga harus berjalan dengan baik," kata Presiden.

Kepala Negara menambahkan, semua pihak yang termasuk dalam sistem hukum harus bekerja keras. Namun, Presiden mengakui bahwa masih banyak kelemahan yang harus dibenahi. "Kita akui masih besar dan banyak pekerjaan rumah kita. Saya berharap semua simpul bergerak dan bekerja untuk tetap tegas dan tidak pandang bulu, apa pun jabatannya dari parpol mana pun," katanya.

Kepala Negara menegaskan, keberhasilan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan prestasi semua pihak. "Kalau soal puas tidak puas, nomor dua, yang penting kita semua tidak pernah kendor. Saya juga sering katakan, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya kepolisian dan kejaksaan, tapi semua, itu perihal penegakan hukum," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat kabinet terbatas bidang hukum di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Dalam rapat yang dimulai pukul 10.00 tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono.

Rapat bidang hukum tersebut dihadiri Jaksa Agung Basrief Arief, para menteri koordinator, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, dalam sebuah kesempatan, Presiden SBY mengatakan bahwa selama bulan Ramadhan akan melakukan kunjungan ke sejumlah instansi pemerintah dan melakukan rapat koordinasi terkait dengan pelaksanaan program pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com