Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Periksa Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR

Kompas.com - 18/07/2012, 11:07 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (18/7/2012), menjadwalkan pemeriksaan Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Yanto Supriyanto. Pemeriksaan Yanto terkait penyidikan kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan proyek laboratorium Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Yanto akan dimintai keterangan sebagai saksi. "Sebagai saksi untuk ZD (Zulkarnaen Djabar) dan DP (Dendy Prasetya)," katanya melalui pesan singkat, Rabu.

Sebagai Kepala Sekretariat Komisi di DPR dan bermitra dengan Kementerian Agama, Yanto akan dikonfirmasi penyidik KPK soal dokumen-dokumen rapat yang ditemukan KPK dalam penggeledahan di ruang Zulkarnaen, anggota Komisi VIII DPR, beberapa waktu lalu. Zulkarnaen dan putranya, Dendy Prasetya ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait penganggaran proyek di Kemenag tersebut.

Selain Yanto, KPK kembali memeriksa pengusaha Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq sebagai saksi dalam kasus ini. Fahd yang berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap Dana Penyesuaian Infrasuktur Daerah (DPID) itu diduga memiliki kaitan dengan kasus pembahasan anggaran Al Quran ini, khususnya dengan Dendy Prasetya. Fahd sudah tiba di gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB. Dia hanya mengatakan diperiksa sebagai saksi untuk Zulkarnaen.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Fahd mengaku hanya kenal Dendy sebagai rekan kerja di satu organisasi Partai Golkar, Gerakan Muda (Gema) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). "Dia (Dendy), sekjen saya," kata Fahd pekan lalu.

Hari ini KPK juga menjadwalkan pemanggilan saksi lain, yaitu Rizky Moelyoputro, Vasco Ruseimy, dan Hasan Hasyari. Vasco merupakan Ketua DPP Gema MKGR. Dia dicegah bepergian ke luar negeri karena diduga terlibat kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com