Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Dipecat Golkar? Tak Masalah

Kompas.com - 17/07/2012, 11:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar akan memecat kadernya yang maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2014. Keputusan itu diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di Bogor pada akhir Juni 2012.

Bagaimana tanggapan Jusuf Kalla alias JK, politisi senior Partai Golkar yang masih diunggulkan sebagai calon presiden di Pemilu 2014 berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei?

"Enggak apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga enggak apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali, juga tidak ada soal. Silakan saja," kata Kalla di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/7/2012).

Menurut Kalla, dalam AD/ART Partai Golkar tidak mengatur mengenai pemecatan bagi kader yang ingin maju dalam pilpres. Menurut Kalla, AD/ART itu adalah aturan tertinggi dalam partai. Kalla mengatakan, ia sendiri tak merasa terganjal oleh aturan itu. "Enggak, sama sekali tidak," jawab mantan Wakil Presiden RI itu.

Seperti diberitakan, selain sanksi untuk yang maju dalam pilpres, Golkar juga akan memberi sanksi kepada seluruh pimpinan Partai Golkar di daerah dan politisi Golkar di parlemen yang tidak bertindak sebagai tim pemenangan atau tidak proaktif dalam pemenangan Aburizal Bakrie sebagai capres.

Dua keputusan itu diambil setelah Golkar belajar pengalaman pilpres pasca-Reformasi. Kader Golkar bebas maju dalam pilpres dengan kendaraan parpol lain. Kader hanya dinonaktifkan dari kepengurusan atau jabatan politik.

"Tidak pernah solid, makanya calonnya tidak pernah berhasil. Untuk memenangkan capres, partai harus solid," kata Ketua Komisi A Bidang Organisasi Partai Golkar Freddy Latumahina dalam Rapimnas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com