Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Laporkan Korupsi? Kirim SMS ke 1575

Kompas.com - 16/07/2012, 12:23 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anda mengetahui ada praktik korupsi? Laporkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekarang pelaporan menjadi lebih mudah setelah KPK membuka akses khusus melalui pesan singkat.

Cukup dengan mengirim pesan singkat ke nomor 1575, Anda telah berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Akses khusus pelaporan korupsi melalui pesan singkat tersebut merupakan hasil kerja sama KPK dengan sejumlah operator seluler di Indonesia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk kebijakan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. "Lagi-lagi ingin dikesankan kalau pemberantasan korupsi tidak harus dengan cara menangkap, tapi juga bisa dengan membangun kebijakan, sistem pencegahan seperti ini," kata Bambang di Jakarta, Senin (16/7/2012).

Sejumlah operator seluler yang menjalin kerja sama dengan KPK itu adalah PT Axis Telekom Indonesia, PT Bakrie Telekom Tbk, Hutchison Telecommunication, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi, Telkomsel, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Telkom, dan PT XL Axiata Tbk. Menurut Bambang, kerja sama dengan operator seluler ini memperluas upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pasalnya, pelanggan seluler di Indonesia sudah mencapai 220 juta sehingga hampir setiap penduduk memiliki satu telepon seluler.

"Saya ingin apresiasi dedikasi kerja sama ini karena perusahaan seluler memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Hari ini teman-teman di bisnis seluler memperlihatkan bisnis kalangan swasta bisa jadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi," kata Bambang.

Perwakilan PT Bakrie Telekom Tbk, Rahmat Junaedi, menjelaskan, masyarakat yang mengirim pesan singkat ke 1575 akan dikenakan tarif sesuai dengan operator masing-masing. "Kalau di Bakrie, Rp 1 per karakter," katanya.

Mengapa tidak digratiskan saja? Menurut Rahmat, jika bebas biaya, dikhawatirkan pesan singkat yang masuk lebih banyak mengandung informasi tidak serius. Rahmad juga memastikan bahwa laporan masyarakat yang masuk ke 1575 akan terjamin keamanannya.

Sesuai dengan kesepakatan, pihak operator tidak berhak mengakses pesan pendek yang masuk ke nomor 1575. Tidak ada campur tangan manusia dalam proses jalannya pesan ke server. Setiap pesan yang dikirim akan langsung masuk ke server KPK. "Dari pelanggan langsung ke server, tidak ada human touch di sana. Tidak perlu khawatir operator melakukan sesuatu karena data pelanggan dijamin, kami tidak berhak membuka isi SMS selain diminta penegak hukum. Bahkan Kemenkominfo minta pun, kami tidak akan berikan," ujar Rahmat.

Selain itu, identitas pengirim pesan ke 1575 tersebut tidak akan dipublikasikan. Identitas pengirim tidak bisa diakses karena tidak perlu mendaftar. Bambang menambahkan, selain layanan pesan singkat, KPK juga menyediakan whistle blower system yang memungkinkan masyarakat untuk melapor. Jika merasa informasi yang akan disampaikan sangat penting dan kerahasiaannya tinggi, Bambang mengusulkan untuk dilaporkan melalui whistle blower system. Jadi, tunggu apa lagi, ayo laporkan!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com