Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Capres, Ini Jawaban Sri Mulyani

Kompas.com - 13/07/2012, 13:46 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lama ini, nama Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, yang juga mantan Menteri Keuangan RI, digadang-gadang sebagai calon presiden. Sri Mulyani sempat dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Serikat Rakyat Independen. Lantas, apa tanggapan Sri Mulyani terkait pencalonan tersebut?

"Saya bicara di sini (Istana Kepresidenan) dalam kapasitas sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dalam etika saya, saya tidak diperbolehkan secara profesional untuk memberikan komentar soal politik dalam suatu negara," kata Sri Mulyani kepada para wartawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (13/7/2012).

"Saya menghormati Indonesia dan saya menghormati etika Bank Dunia. Terima kasih," sambung Sri Mulyani tegas.

Alhasil, para wartawan mengurungkan niatnya untuk bertanya lebih jauh soal dukungan sejumlah pihak terhadap dirinya untuk maju pada Pemilu Presiden 2014. Beberapa pihak mengaku kagum dengan sosok Sri Mulyani. Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Masud Said, misalnya, mengatakan, Sri Mulyani memiliki daya pesona tinggi secara kalkulasi politik. Namun, dia membutuhkan etalase yang baik.

"Masalahnya apakah Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) bisa menjadi etalase yang baik bagi Sri Mulyani untuk Pemilu 2014," kata Masud, Jumat (5/8/2011), di Surabaya. Menurut Masud, yang juga dikenal sebagai intelektual Nahdlatul Ulama (NU), di Indonesia struktur politik harus kuat walaupun melalui jalur independen. Kultur politik tertentu yang ditawarkan dan daya personal harus ada dan bekerja bareng untuk mendapatkan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com