Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak: Penangkapan Bukti Reformasi Berjalan

Kompas.com - 12/07/2012, 19:12 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, terus tertangkapnya pegawai pajak terkait kasus korupsi menjadi bukti bahwa reformasi di internal Ditjen Pajak telah berjalan. Menurut Fuad, pihaknya terbuka agar seluruh oknum di kantor pajak hilang.

"Kalau hari ini atau besok ada lagi orang pajak yang tertangkap, itu justru bagian dari reformasi. Kalau dulu enggak banyak ketangkap, bukan berarti dulu lebih bersih dari sekarang," kata Fuad saat rapat dengan Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Pajak Komisi III DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2012).

Fuad mengatakan, sorotan miring terhadap Ditjen Pajak selama ini lantaran media hanya terus mengangkat penyimpangan di kantor pajak. Akibatnya, kata dia, muncul persepsi publik bahwa kondisi kantor pajak sangat parah dan seluruh pegawai pajak bekerja seperti Gayus Tambunan.

"Reformasi yang dilakukan selama ini sudah ada hasilnya, banyak. Tapi persoalannya kalau kami ceritakan di media, enggak pernah masuk. Semua progres yang kami lakukan bukan bahan yang bisa dijual di media. Bukan salahnya media juga," kata dia.

Fuad berharap agar semua pihak, khususnya para politisi di Komisi III, menyambut baik jika ada penangkapan pegawai pajak nantinya. Pasalnya, kata dia, tidak mungkin semua pegawai pajak yang berjumlah 32.000 bekerja layaknya malaikat. Menurut dia, pasti ada yang melakukan penyimpangan.

"Kalau kami tangkap lagi jangan kami dihujat terus. Nanti kami enggak mau tangkap lagi supaya seolah-olah enggak ada lagi yang nakal. Justu kami terbuka supaya takut yang lain. Mudah-mudahan dengan kita tangkap-tangkap terus, lama-lama pasti berhenti," ucapnya.

Ke depan, lanjut Fuad, pihaknya dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan akan membangun whistle blower's system agar penangkapan dapat dilakukan tak lama setelah penyimpangan terjadi.

"Enggak tunggu seperti Gayus yang empat tahun setelah melakukan penyimpangan baru ketangkap. Uangnya sudah terkumpul puluhan miliar rupiah. Tantangan buat kita bagaimana bisa tangkap dengan cepat," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com