Menko Polhukam Bantah Ada Pendekatan Militer di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah bahwa pemerintah melakukan pendekatan militer dalam menjaga stabilitas di Papua. Apa yang dilakukan polisi dan aparat keamanan di Papua adalah dalam rangka penegakan hukum serta mencari dan menemukan pelaku kejahatan dan kriminal. Djoko justru mempertanyakan kelompok-kelompok yang menuding pemerintah masih melakukan pendekatan militeristik.

"Masyarakat yang mana? Di Papua itu banyak yang mengatasnamakan masyarakat. Satu sama lain ada yang sama, ada juga yang beda visi dan opininya," kata Djoko ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (5/7/2012).

Sebelumnya, Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida, Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua Pdt Benny Giay, dan Sekretaris Forum Kerja LSM Papua Septer Manufandu menyampaikan soal pendekatan militer ini kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, di Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Pada kesempatan tersebut, Djoko juga meminta agar setiap kelompok masyarakat di Papua bersama-sama membangun daerahnya bersama dengan aparat pemerintah daerah. Otonomi khusus mengamanatkan pemda sebagai pelaksana program dan anggaran pembangunan di Papua. Ketika melakukan dialog dengan masyarakat Papua, Djoko mengatakan, mereka telah meminta kepada pemda agar lebih nyata mengimplementasikan pembangunan di Papua.

"Kalau bicara pemda itu, ya provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi, ada pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah," kata Djoko seraya menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam, serta Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terus melakukan dialog dengan masyarakat Papua.