Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko Kesra: RPP Tembakau untuk Memproteksi Generasi Muda

Kompas.com - 04/07/2012, 16:39 WIB
Adri Prima

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kemenko Kesra) berjanji akan memperjuangkan aspirasi para petani tembakau terkait pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau.

Melalui perwakilannya, pihak Kemenko Kesra berjanji untuk berkoordinasi dengan menteri terkait agar para petani tembakau tidak merasa terancam dengan RPP Tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga, Emil Agustiano di Gedung Kemenko Kesra, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (4/7/2012).

"RPP ini tujuannya bukan untuk melarang petani menanam tembakau. Itu hanya ketakutan para petani saja," ujar Emil. Sebelumnya, para petani tembakau menolak RPP Tembakau yang diklaim akan membunuh perekonomian mereka.

Ia juga menambahkan bahwa tujuan utama dari RPP tersebut tidak lain adalah untuk memproteksi dan meningkatkan kesehatan generasi muda. Zulfan Kurniawan selaku koordinator aksi unjuk rasa merasa puas atas tanggapan pihak Kemenko Kesra.

Ia berorasi dan menghimbau rekan-rekannya untuk tetap tenang karena pemerintah akan merespon serta memperjuangkan hak-hak mereka.

"RPP tidak akan melarang petani dan produsen rokok untuk memproduksi tembakau dan rokok," tutur Zulfan menggunakan pengeras suara.

Para pengunjuk rasa terlihat puas. Dengan tertib mereka perlahan meninggalkan lokasi dan berencana akan kembali ke daerahnya masing-masing.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com