JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tak khawatir elektabilitas atau tingkat keterpilihan partai bakal turun setelah munculnya dua kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi menyeret kadernya.
"Kita tidak pernah khawatir karena itu (korupsi) bukan kebijakan kita. Tidak ada kebijakan partai melanggar aturan. Rakyat sudah cerdas, bisa bedakan mana yang menjadi kebijakan partai, mana yang bukan. Jadi tidak ada ketakutan," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham di Bogor, Sabtu ( 30/6/2012 ).
Sebelumnya, KPK memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar di Parlemen Setya Novanto. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan tahun jamak pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON).
KPK juga mengumumkan penetapan tersangka politisi Golkar Zulkarnaen Djabar. Anggota Badan Anggaran DPR itu diduga korupsi dalam proyek pengadaan kitab suci Al Quran di Kementerian Agama. Dugaan lain yakni korupsi dalam proyek pengadaan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah di Ditjen Pendidikan Islam Kemenag 2011 .
Idrus mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Dia menyebut partai bakal memberikan saksi jika kadernya terbukti bersalah. Namun, hingga saat ini DPP belum meminta klarifikasi kepada keduanya.
Ketika ditanya apakah partai terbeban dengan kasus Zulkarnaen lantaran menyangkut kitab suci, Idrus menjawab, "apapun yang dilalukan, siapapun yang melakukan, bagaimana bentuknya (pelanggaran), itu harus kita sesalkan. Kita berikan kepercayaan saja kepada penegak hukum."
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.