Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ical: Bukan Demi Kekuasaan!

Kompas.com - 30/06/2012, 05:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical mengaku, langkahnya maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014 bukan demi kursi kekuasaan. Ical mengkaim, pencalonan tersebut untuk tercapainya tujuan besar bangsa Indonesia.

Demikian dikatakan Ical dalam pidato seusai penetapan dirinya sebagai capres pada Pemilu 2014 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III di Bogor, Jumat (29/6/2012) malam.

"Kita bertekad untuk menang bukan demi kekuasaan. Golkar sudah kenyang dengan kekuasaan. Buat saya pribadi, apalagi buat istri dan anak-anak saya, barangkali hidup akan lebih tenang dan tenteram tanpa kursi dan kegiatan politik," kata Ical.

Ical mengklaim, dirinya hanya ingin memberikan pengorbanan dan mengabdikan hidup agar posisi di dunia politik dan pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan besar bangsa Indonesia.

"Singkatnya, kita bekerja keras untuk merebut kemenangan, karena kita ingin menggunakannya demi kesejahteraan rakyat, memajukan pendidikan, serta menegakkan pemerintah yang kuat, tegas, dan berwibawa," kata Ical.

Seperti diberitakan, Ical sempat dikritik oleh Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar, Muntasir Hamid, perihal pencalonannya. Muntasir bahkan menyebut Ical mabuk kekuasaan. Pasalnya, menurut dia, para kader daerah menolak pengusungan itu, namun tetap saja dipaksakan.

Sebaliknya, Ical mengklaim dirinya mendapat dukungan luar biasa dari para kader maupun rakyat di daerah untuk menjadi presiden berdasarkan kunjungannya selama ini. Selain itu, Ical mengacu pada hasil survei yang menyebut elektabilitas Ical sebagai capres terus meningkat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com