Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Menuju Negara Gagal, Presiden Tak Perlu Membela Diri

Kompas.com - 21/06/2012, 11:20 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus menyikapi secara lugas, terbuka, dan terus terang terkait penilaian Indonesia menuju negara gagal. Sikap yang terlalu bersemangat membela diri dan apologis bukan hanya akan menimbulkan sinisme publik, bahkan akan melahirkan apatisme dan kecaman keras yang justru akan kontraproduktif.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari di Jakarta, Kamis (21/6/2012). Hajriyanto menyikapi publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index) 2012 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin. Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 178 negara. Indonesia masuk kategori negara dalam bahaya (in danger).

"Pemerintah perlu bersikap apa adanya, lugas, dan terbuka sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasinya untuk bersama-sama memperbaiki keadaan," kata Hajriyanto.

Menurut Hajriyanto, dukungan dan partisipasi publik sangat penting mengingat tiga indikator menyusun FSI 2012 sangat terkait dengan perilaku sosial budaya masyarakat. Indikator itu yakni tekanan demografis, protes kelompok minoritas di masyarakat, dan penegakan hak asasi manusia.

"Pemerintah beberkan saja semua permasalahan yang menyangkut ketiga indikator tersebut dan ke depan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan masyarakat. Di era keterbukaan seperti sekarang ini, seyogianya semua permasalahan juga harus dibuka agar masyarakat sadar sehingga permasalahan dapat dipecahkan bersama secara partisipatif," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mempertanyakan lembaga yang mengeluarkan indeks itu. Pasalnya, menurut dia, penilaian itu kontradiktif dengan kenyataan bahwa banyak negara yang menaruh hormat kepada Indonesia.

"Banyak negara yang menaruh hormat dengan Indonesia karena mampu mengatasi krisis. Justru aneh ada yang bilang kita gagal," kata Marzuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com