Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Segera Evakuasi Seluruh TKI di Suriah

Kompas.com - 16/06/2012, 07:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak mempercepat proses evakuasi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Suriah, khususnya di daerah yang tengah bergejolak dan minim perlindungan. Kondisi itu membahayakan keselamatan TKI.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf di Jakarta, Sabtu (16/6/2012).

Seperti diberitakan, Suriah tengah terjebak dalam perang saudara dengan skala penuh. Perang antara oposisi dan pasukan loyalis rezim Presiden Bashar al-Assad telah meningkat tajam. Korban tewas dalam pergolakan itu berjatuhan setiap hari, membuat situasi makin tidak pasti di seluruh negeri.

Nova Riyanti atau akrab disapa Noriyu mengatakan, pemerintah diharapkan memprioritaskan evakuasi di daerah Homs (tercatat 405 TKI), Hama (86 orang), Idleb (17 orang), Dar'a (11 orang), dan Rif Dimasq (426 orang). Fraksi Demokrat, kata dia, menyadari kesulitan pengecekan dan proses evakuasi di situasi perang.

"Namun pihak Kementerian Tenaga Kerja harus terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI Damaskus dan Atase Naker di Suriah. Pemerintah harus menghubungi TKI dan majikannya lalu memulangkan secara bertahap," kata Noriyu.

Berdasarkan data yang diterima, kata Noriyu, sampai 10 Juni pemerintah telah mengevakuasi 202 TKI. Pemerintah juga tidak mengizinkan majikan untuk melakukan perpanjangan kontrak.

"Pemerintah harus konsisten meminta seluruh perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta dan perusahaan Jasa Asuransi TKI agar membantu mengatasi masalah TKI di Suriah," pungkas Noriyu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com