Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Merasa Tersindir Ucapan SBY

Kompas.com - 14/06/2012, 15:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa tidak tersindir atas pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait partai politik terkorup.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo dan politikus senior PDI-P Pramono Anung secara terpisah di Jakarta, Kamis (14/6/2012).

Keduanya ditanya apakah merasa bahwa pernyataan Yudhoyono mengenai partai yang korup ketika membuka pertemuan Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, Rabu malam, mengarah kepada PDI-P. Dalam pidatonya, Yudhoyono tak terima partainya disoroti media massa menyusul banyak kasus korupsi yang menyeret para yuniornya.

Partai Demokrat pun kerap menjadi bulan-bulanan dari lawan politiknya. Citra partai korup melekat pada diri Demokrat. Akibatnya, elektabilitas Demokrat anjlok. Menurut Yudhoyono, korupsi yang dilakukan politisi parpol lainnya lebih parah.

Yudhoyono memaparkan data yang dia terima mengenai keterlibatan kader parpol lain dalam kasus korupsi. Di jajaran DPRD tingkat provinsi selama 2004-2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat mencapai 3,9 persen. Di atas Demokrat masih ada 4 partai lainnya. Persentasenya berturut-turut adalah 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,32 persen. Totalnya 75 persen.

Selanjutnya, korupsi di jajaran DPRD tingkat kabupaten/kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 11,5 persen. Di atas Demokrat ada dua parpol lainnya, masing-masing 27 persen dan 14,4 persen. Di tingkat menteri, anggota DPR, gubernur, hingga bupati/wali kota, kader Demokrat yang terlibat sebesar 8,6 persen. Di atas Demokrat, ada dua parpol, masing-masing 33,7 persen dan 16,6 persen.

Tjahjo mengatakan, meski terbuka, Yudhoyono menyampaikan hal itu untuk internal partai. Tjahjo mengaku sulit memahami maksud dari pernyataan Yudhoyono itu. Meski demikian, menurut dia, Yudhoyono yang juga menjabat presiden seharusnya mengajak semua komponen bangsa untuk tak terlibat kasus korupsi.

"Hak beliau menyampaikan pidato apa saja termasuk mengkritik partai lain, baik sebagai presiden maupun pembina Demokrat sepanjang forumnya bersifat internal," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com