Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ucapan Ketua Satgas TKI Tak Mendasar

Kompas.com - 13/06/2012, 23:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Kerja Wanita, Imas Tati (23) tidak terima dengan pernyataan Ketua Satgas TKI, Maftuh Basyumi, bahwa kekerasan yang dialami pekerja migran terjadi karena sikap dan perilaku TKI itu sendiri, seperti genit, nakal, dan pergaulan bebas. Menurutnya hal tersebut murni karena sikap majikannya yang keji.

"Saya enggak terima karena saya emang enggak kayak gitu. Teman yang lain juga enggak gitu," terang Imas saat dihubungi lewat telepon, Rabu (13/6/2012).

Sebelumnya, Maftuh Basyumi berbicara langsung saat acara "Sosialisasi Satgas Penanganan Kasus WNI/TKI yang Terancam Hukuman Mati tentang Penyempurnaan Proses Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia" yang diselenggarakan Satgas TKI di Hotel Borobudur pada akhir Mei lalu.

Ketua Satgas TKI itu mengatakan bahwa perlakuan kasar yang dialami para TKI karena perlakuan TKI sendiri, khususnya wanita yang berlaku genit, nakal, hingga pergaulan bebas selama di luar negeri.

Pernyataan Maftuh itu pun dicekal Solidaritas Perempuan karena sangat bertentangan dengan semangat pembelaan hak-hak perempuan pekerja migran di luar negeri.

Imas, TKI asal Majalengka, Jawa Barat ini menyatakan perkataan Maftuh beberapa waktu lalu juga tidak benar adanya. Dirinya justru selalu mencoba menghindar dari percobaan pemerkosaan.

"Itu enggak bener, di sana saya pernah ngalamin sendiri. Saya enggak pernah genit, beberapa kali saya mau diperkosa. Sampai menghindar harus loncat dari atas, karena saya juga disekap dan diiket," terangnya.

Saat itu Imas baru bekerja selama dua bulan di Kuwait. Ia mengaku sering diperlakukan tidak wajar oleh majikannya. Bahkan Imas pernah dimasukkan ke dalam sel penjara lantaran meminta gaji pada majikannya. 

Saat minta bantuan KBRI, Imas hanya diminta menghubungi agency yang mengirimnya. Imas akhirnya pulang ke Indonesia pada tahun 2010 setelah ia menghubungi orang tuanya. Orang tua Imas bersikeras menghubungi agency yang mengirim Imas. Namun, Imas menjelaskan agency malah memberitahukan pada orangtuanya bahwa keadaannya di Kuwait baik-baik saja.

Orang tua Imas akhirnya mengancam akan menuntut agency tersebut. Barulah Imas akhirnya dipulangkan ke Tanah Air. Imas berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib para TKI. Ia juga berharap adanya perlindungan bagi para pekerja di luar negeri.

"Lebih perhatian lagi lah sama para PRT di sana. Masih banyak temen-temen yang belum pulang. Diperkuat lagi perlindungannya," ujar Imas.

Pernyataan Maftuh juga mendapat kecaman di dunia maya. Penyanyi Melanie Subono membuka petisi mengecam pernyataan maftuh di situs Change.org. Situs ini adalah wadah aksi sosial yang memberdayakan setiap orang di manapun berada untuk memulai, bergabung, dan memenangkan kampanye-kampanye untuk merubah dunia.

Petisi itu untuk mendukung perlindungan TKI dan memrotes pernyataan Ketua Satgas TKI, Maftuh Basyumi yang dinilai menyinggung para TKI/TKW serta pembela perempuan juga migran.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com