Diduga Dilimpahi Uang, Dua Pengacara Wa Ode Diminta Tak Ikut Sidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta melarang dua pengacara Wa Ode Nurhayati mengikuti persidangan kasus Wa Ode. Hal tersebut dikarenakan kedua pengacara itu diduga ikut mendapat uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Wa Ode.

Kedua pengacara yang dimaksud adalah Wa Ode Nurzainab dan Arbab Paproeka yang juga masih keluarga Wa Ode. "Wa Ode Nurzainab dan Arbab sebagai nama yang menerima dan yang bersangkutan adalah nama anggota tim kuasa hukum, untuk menghindari konflik kepentingan, kami meminta tidak diikutkan dalam persidangan," kata jaksa Kadek Wiradana dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/6/2012), seusai pembacaan surat dakwaan Wa Ode.

Dalam surat dakwaan, Wa Ode diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), menyembunyikan asal usul uang Rp 50,5 miliar dari rekeningnya dengan sejumlah cara, salah satunya mentransfer ke rekening pihak ketiga. Adapun pihak ketiga yang dimaksud, dua di antaranya adalah Nur Zainab dan Arbab.

Disebutkan, sebesar Rp 150 juta ditransfer melalui pemindahbukuan ke rekening atas nama Nur Zainab pada 25 November 2010. Kemudian senilai Rp 100 juta ke rekening atas nama Arbab di Bank Mandiri pada 3 Mei 2011.

Atas permintaan jaksa tersebut, Ketua Majelis Hakim Tipikor Suhartoyo meminta jaksa membuktikan terlebih dahulu aliran dana ke Nur Zainab dan ke Arbab itu sebelum meminta keduanya tidak ikut sidang.

"Sebelum bisa membuktikan, majelis tidak bisa melarang yang bersangkutan menghadiri persidangan ini, tapi majelis otomatis akan mencatatnya," ujar Suhartoyo.

Menanggapi jawaban hakim tersebut, jaksa Kadek mengatakan bahwa pihaknya akan membuktikan hal tersebut dalam persidengan ke depan. "Maka kami kemungkinan akan memanggil yang bersangkutan sebagai saksi," katanya.

Sementara Nur Zainab dari kursi pengacara mengatakan, "Kami tidak ingin sidang perkara ini dimulai dengan suudzon (prasangka buruk)".

Adapun Wa Ode didakwa menerima suap Rp 6,5 miliar dari tiga pengusaha terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa. Uang tersebut diduga berasal dari pengusaha Fahd A Rafiq, Paul Nelwan, dan Abram Noach Mambu.

Selain penerimaan suap, Wa Ode didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 50,5 miliar di rekeningnya. Sebagian uang dalam rekening tersebut diyakini jaksa merupakan uang suap dari Fahd, Paul, dan Abram.