Penjelasan Istana Soal Keamanan Papua Tak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com -- Penjelasan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Senin (11/6/2012), terkait kondisi secara umum keamanan di Papua kondusif dinilai tidak tepat. Sikap Istana itu menunjukkan penyederhanaan masalah atas perkembangan situasi Papua yang justru sebaliknya, mengingat kekhawatiran masih tinggi, baik di masyarakat ataupun pihak berwenang.

"Kalau dibilang Papua sudah kondusif jelas ngawur, sebab fakta di lapangan, kan tidak demikian. Pertandingan sepakbola dalam laga nasional di Jayapura oleh Liga Super Indonesia pada Selasa ini, nyatanya tidak diizinkan kepolisian akibat pertimbangan keamanan," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Selasa (12/6/2012) di Jakarta.

Ia menganggap pernyataan pihak istana itu bersifat kontradiktif karena di sisi lain mengakui masih terjadi teror berupa penembakan terhadap warga sipil, termasuk aparat bersenjata. Padahal, kondisi Papua bahkan di wilayah perkotaan Jayapura sejauh ini tergolong mencemaskan. Selama kurang dua pekan sejak 29 Mei-10 Juni 2012 terjadi tujuh rentetan kasus penembakan kepada warga sipil dan aparat hingga tewas, mulai korban turis asal Jerman bernama Pieter Dietmar Helmut pada 29 Mei,  kemudian seorang pelajar SMU, Gilbert FM pada 4 Juni, dan sehari kemudian menewaskan anggota TNI, Pratu Doengki Kune.

Pada hari bersamaan, penembakan kembali dilakukan atas warga sipil, yaitu Iqbal Rivai serta Ardi Jayanto. "Selang hari berikut, 6 Juni, kasus serupa menimpa pegawai negeri sipil Kodam Cenderawasih, Arwan Apuan, yang disusul penembakan terhadap anggota satpam supermarket, Tri Sarono pada Minggu (10/6/2012) malam.

Di tempat lain, persisnya Kampung Kulirik, Distrik Mulai, Kabupaten Puncak Jaya, seorang guru SD Inpres Dondobaga, Anton Arung Tambila juga ditembak oleh orang tak dikenal pada 29 Mei saat berada di warung kelontong.

Menurut Syahganda, penyelesaian rangkaian kasus memilukan yang terjadi di Papua memerlukan beban ekstra dengan keterlibatan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga akar persoalan utama dapat dipecahkan seiring penciptaan rasa damai bagi warga Papua.

"Persoalan inti Papua itu bukan semata-mata keamanan, tapi meliputi aspek kesejahteraan ekonomi, ketidakadilan pembangunan, serta pengakomodasian aspirasi politik masyarakatnya untuk memenuhi kemartabatan Papua," tuturnya.

Syahganda mengatakan, penanganan permasalahan Papua di bawah Presiden Yudhoyono dipandang wajar dengan melihat kemelut Papua yang memang tidak sederhana, di samping telah menguat sebagai isu di tataran internasional.

Dengan peran Presiden Yudhoyono pula, perspektif nasionalisme maupun upaya mengukuhkan semangat NKRI dalam mengurai mata rantai masalah Papua akan lebih dikedepankan.

"Jadi, pilihan menyelesaikan Papua oleh Presiden Yudhoyono adalah mutlak, apalagi secara khusus Presiden memiliki ikatan moral karena ayahanda mertuanya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo pernah menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih di Jayapura pada 1968-1970, dan relatif membuat Papua tidak bergolak," jelasnya.

Latar belakang keberadaan Sarwo Edhi itu, kata Syahganda, dipercaya bisa menguatkan tekad Presiden Yudhoyono dalam mengupayakan Papua yang damai, bermartabat, sekaligus tetap terjamin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.