Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BPN Diganti, Komisi II Lega

Kompas.com - 12/06/2012, 15:46 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto disambut baik oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat. Pasalnya, Komisi II merasa sudah tidak cocok lagi bekerja dengan Joyo.

"Kita Komisi II lega bahwa usulan (pergantian Kepala BPN) itu akhirnya dikabulkan juga oleh Presiden. Ketidaksingkronan Joyo dengan Komisi II sudah terjadi sejak periode lalu," kata anggota Komisi II Nurul Arifin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa ( 12/6/2012 ).

Sebelumnya, Komisi II telah menyurati Presiden untuk mengganti Kepala BPN sejak awal tahun 2012 . Komisi II menilai kinerja Joyo buruk, terutama dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Jabatan Kepala BPN akan diisi Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung.

Nurul mengatakan, selama ini para anggota Komisi II seringkali merasa diabaikan dan tidak dianggap atas sikap Joyo. Selama dua tahun terakhir, kata dia, Joyo tidak pernah menghadiri undangan rapat Komisi II.

Nurul menambahkan, buruknya kinerja Joyo bisa dilihat dari tidak jelasnya reformasi agraria. Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang dijanjikan akan dibuat drafnya sampai saat ini belum diselesaikan. Akhirnya, kata dia, DPR yang menginisiasi RUU itu.

"Kasus-kasus pertanahan yang direkomendasikan Komisi II untuk diselesaikan tidak ada penyelesaiannya. Banyak sengketa tanah yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi tidak ditindaklanjuti. Program sertifikasi tanah Larasati yang diidolakan oleh Joyo kenyataannya tidak ada dampak sama sekali, khususnya di daerah. Jadi semua hanya janji," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com