Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selain Komisaris Bhakti Investama, KPK Juga Cegah Hendy Anuranto

Kompas.com - 11/06/2012, 19:00 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengajukan permohonan cegah atas nama Hendy Anuranto di samping mencegah komisaris PT Bhakti Investama, Antonius Z Tonbeng. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pencegahan itu terkait penyidikan kasus dugaan suap ke pegawai pajak, Tommy Hindratno oleh pengusaha James Gunarjo.

"KPK melakukan pencegahan atas nama Antonius Z Tonbeng (PT Bhakti Investama) dan Hendy Anuranto (swasta) terkait penyidikan dugaan pemberian dan penerimaan uang oleh pegawai pajak TH (Tommy Hindrato) dari wajib pajak JG (James Gunarjo)," kata Johan melalui pesan singkat, Senin (11/6/2012).

Permohonan cegah tersebut dikirimkan KPK ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 8 Juni lalu. Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi, Maryoto mengatakan telah mencegah Antonius selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 Juni 2012.

Kasus dugaan suap terhadap pegawai pajak Tommy ini berawal saat penyidik KPK menangkap tangan Tommy bersama James di sebuah rumah makan di Jakarta, Rabu (6/6/2012). Dalam penangkapan tersebut, KPK juga membawa Hendy ke kantor KPK untuk ikut diperiksa. Hendy diduga sebagai ayah dari Tommy.

Setelah diperiksa bersama, KPK melepaskan Hendy karena dianggap tidak terlibat kasus dugaan suap dengan alat bukti Rp 280 juta tersebut. Sementara Tommy dan James, kini menjadi tersangka dan ditahan.

Adapun James, diduga memiliki kaitan dengan PT Bhakti Investama. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pihaknya menelusuri keterlibatan PT Bhakti Investama dalam kasus dugaan suap ini.

"Karena ada keterlibatan wajib pajak dari perusahaan cukup besar, yaitu PT Bhakti Investama, maka KPK melakukan penyidikan kasus ini secara intensif agar kita bisa membongkar permainan dalam mafia perpajakan yang selama ini terjadi," kata Abraham melalui pesan singkat, Minggu (10/6/2012).

PT Bhakti Investama melalui kuasa hukumnya, Andi Simangungsong, membantah teribat kasus ini. Menurut Andi, PT Bhakti Investama tidak memiliki kaitan dengan James maupun Tommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

    Nasional
    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

    Nasional
    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

    Nasional
    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

    Nasional
    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

    Nasional
    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com