Kelas Menengah: Konsumtif dan Intoleran

Oleh: Bambang Setiawan

KOMPAS.com- Empat belas tahun setelah krisis ekonomi 1998, kelas menengah Indonesia kian besar dan menegaskan karakternya. Di tengah pasar bebas dan naungan kelembagaan demokrasi, kelas ini justru menjadi pendukung fundamentalisme.

Krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997 hingga 1998 betul-betul memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat sehingga sempat memberi jeda sejenak pada meningkatnya pola konsumtivisme yang mulai merangkak naik sejak berkah minyak bumi tahun 1970-an.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan menjelang krisis tahun 1997 dan setelah krisis tahun 1999 memberi perbandingan yang jelas mengenai menurunnya perilaku belanja masyarakat terhadap barang-barang mewah ataupun penggunaan waktu luang. Krisis ekonomi berpengaruh cukup dahsyat secara psikologis terhadap sejumlah kegemaran kelas menengah dan kelas atas mengoleksi barang elektronik.

Ketika krisis berlangsung, tidak sedikit masyarakat kelas menengah atas yang melego barang elektronik mereka untuk memburu beras, susu, dan kebutuhan pokok lain. Sebanyak 18 persen masyarakat Jakarta yang tadinya berada di kelas menengah turun kelas menjadi kelas bawah.

Setelah krisis berlalu, perlahan mereka bangkit lagi seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kelas menengah tumbuh cepat. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk. Kalau pada 2003 berjumlah 81 juta jiwa, kini menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh 65 persen selama sembilan tahun.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April lalu di enam kota besar (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) juga menunjukkan kisaran jumlah yang sama. Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan kelas menengah atas 3,6 persen, sisanya merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6 persen), dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen). Dengan dominasi jumlah kelas menengah yang besar, wajah Indonesia tecermin di kelas ini.

Kelas menengah yang terbentuk saat ini merupakan perpaduan berbagai unsur. Sebagian merupakan kelas menengah yang lahir dari kalangan menengah, sebagian merupakan kelompok yang baru naik kelas dari bawah menjadi menengah dan dalam jumlah lebih sedikit adalah mereka yang diturunkan oleh orangtua kelas atas atau menengah atas. Meski sedikit, pengaruh mereka signifikan menularkan gaya hidup kelas atas kepada kelas menengah.

Kelas menengah juga merupakan perpaduan antara mereka yang mengalami langsung dampak krisis ekonomi dan mereka yang ketika krisis terjadi belum memiliki tanggung jawab pekerjaan karena masih berusia 0-17 tahun. Kelompok muda pra-krisis inilah—terutama yang kini menempati posisi sebagai warga kelas menengah atas—yang saat ini menjadi kelompok paling antusias membeli barang mewah. Hanya sekitar 2 persen dari kelompok muda kaya itu yang tidak memiliki gadget pintar (smartphone) sekelas Blackberry, iPhone, atau Samsung Galaxy, selebihnya memiliki satu, dua, atau tiga ponsel cerdas dan mahal ini.

Sikap konsumtif yang sempat tertahan ketika krisis ekonomi telah menemukan kegairahan kembali, bahkan sangat pesat. Hal ini tecermin dari penjualan barang konsumsi. Penjualan kendaraan roda dua meningkat rata-rata 19,2 persen per tahun selama satu dekade terakhir, pinjaman dana untuk kendaraan dari perbankan tumbuh 29,33 persen per akhir Januari 2012, pertumbuhan pasar elektronik pun mencapai 17 persen yang sebagian dipicu pembelian ponsel.

Kurang toleran

Kebebasan mengekspresikan hasrat konsumerisme itu ternyata tak linier dengan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Bahkan, sebaliknya, demokratisasi lewat liberalisasi kelembagaan pemilu tidak melahirkan masyarakat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan ideologi. Mereka mendukung peran negara yang lebih besar untuk masuk ke dalam aspek moralitas masyarakat terdalam.

Hasil survei Litbang Kompas juga mendapati semakin kakunya sikap masyarakat dalam soal ideologi berupa dukungan pernyataan yang menihilkan perbedaan. Mereka, misalnya, lebih mendukung pernyataan ”organisasi massa atau partai yang berhaluan kiri sebaiknya dilarang di Indonesia” daripada pernyataan ”semua jenis ideologi boleh berkembang di Indonesia”. Mereka juga lebih setuju pelarangan Ahmadiyah di Indonesia daripada memandang kelompok keagamaan memiliki hak memeluk keyakinannya di Indonesia.

Kelas menengah sebagai strata sosial dengan anggota terbanyak juga larut dalam pandangan tersebut. Kenyataan ini seolah menjawab pertanyaan mengapa mereka memilih diam manakala terjadi konflik terkait dengan agama, aliran, atau ideologi. Kelas menengah tidak menjadi penengah dan belum mampu menjadi elemen perubahan sosial. Mereka hanya sebatas penonton yang bahkan kerap memarodikan ketegangan sosial menjadi komedi.

Ketidakpuasan lebih banyak berupa letupan pendapat yang disuarakan lewat jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger, tetapi tidak menjadi tindakan riil yang mampu mengubah keadaan. Lebih mirip kicauan yang disuarakan minoritas tertindas, sementara jumlah terbesar tetap diam atau lebih menikmati sisi-sisi lucu aneka kejadian.

Sebagai kelas penonton, mereka riuh ketika mendapat ketegangan baru dan mencari sensasi ketegangan yang lain manakala satu masalah tidak lagi memunculkan kejadian baru. Mereka tidak setia dengan tuntutan mereka dan membiarkan problem bangsa menggantung tanpa penyelesaian.

Cepat bosan menjadi ciri khas kelas ini. Di satu sisi ini melemahkan keteguhan bangsa dalam menyelesaikan masalah, tetapi di sisi lain menjadi kekuatan yang menarik produsen gaya hidup untuk selalu menciptakan produk baru dengan variasinya. (Litbang Kompas)