Kasus Proyek Hambalang Jangan Diminimalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Marzuki Alie, serta para Wakil Ketua DPR, harus merespons misteri penganggaran Proyek Hambalang di Sentul, Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Jangan sampai kasus ini direspon secara minimalis oleh aparat pemerintah, apalagi aparat penegak hukum.

Pedapat itu disampaikan anggota Komisi III DPR bidang Hukum Bambang Soesatyo, Kamis (7/6/2012) di Jakarta.

"Sudah ada indikasi terjadi penyimpangan mekanisme dan pelanggaran undang-undang dalam proses penganggaran proyek ini. Namun, masalahnya menjadi sangat serius karena kejahatan ini diduga melibatkan banyak pihak, termasuk para pejabat tinggi pada tingkat kementerian," tutur Bambang.

Menurut Bambang, indikasi masalah yang berkait dengan kewewenang pimpinan DPR adalah pengakuan beberapa anggota Komisi X DPR yang tidak mengetahui dan tidak pernah membahas pembengkakan anggaran sampai Rp 1,2 triliun.

Ini berarti, mekanisme kerja di DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Mekanisme DPR, DPRD, dan DPRD Tingkat II atau (MD3) tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, pimpinan DPR tidak bisa hanya menunggu, melainkan harus proaktif. Minimal, pimpinan DPR bisa membentuk satuan tugas internal untuk menyelidiki kasus ini," tuturnya.

Bambang mengatakan, Presiden Yudhoyono, harus menjadikannya sebuah persoalan yang serius jika ada kementerian berani merealisasikan sebuah proyek tanpa mengikuti mekanisme penganggaran proyek yang benar.

"Presiden harus segera memanggil Menpora, Menteri PU, Menteri Keuangan, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk diminta menjelaskan teknis dan proses penganggaran Proyek Hambalang. Presiden bisa meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya," papar Bambang.