KPK Kaji Kebijakan Miranda yang Untungkan Bank Tertentu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004 yang menjerat Miranda S Goeltom. Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, pihaknya tidak hanya melakukan perkembangan melalui keterangan Miranda namun juga melakukan kajian terhadap kebijakan-kebijakan Miranda selama menjabat DGS BI 2004-2008. Termasuk, kebijakannya yang mungkin menguntungkan pihak bank tertentu.

"Artinya semua fakta itu akan kami korelasikan untuk menentukan adakah motif tertentu. Gak bisa kan menggali motif itu, sulit kalau tidak didasarkan keterangan yang valid untuk mendukung bukti," kata Busyro di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Mengenai bank mana yang diuntungkan Miranda selama menjabat, Busyro mengatakan pihaknya belum sampai rinci ke sana. Di samping menyelesaikan berkas perkara Miranda, KPK juga mengusut donatur di balik pembelian cek perjalanan senilai Rp 24 miliar yang menjadi alat suap dalam kasus ini.

Penyidik KPK, kata Busyro, tengah mendalami kejanggalan-kejanggalan yang muncul selama kasus ini bergulir sejak 2008. Salah satu kejanggalannya, terkait sosok Indah yang disebut sebagai tangan pertama yang menerima cek perjalanan dari Bank Internasional Indonesia. Saksi cash officer Bank Artha Graha, Tutur, mengatakan Indah sebagai orang yang menandatangani konfirmasi pemesanan cek perjalanan dari Bank Artha Graha ke Bank Internasional Indonesia (BII). Wanita ini pula yang menurut Tutur mengambil 480 lembar cek perjalanan di Bank Artha Graha pada 8 Juni 2004 lalu.

Hanya beberapa jam setelah Indah mengambil cek perjalanan di Bank Artha Graha, cek itu sudah berpindah tangan ke anggota DPR yang diserahkan Nunun melalui Arie Malangjudo, anak buah Nunun di PT Wahana Esa Sejati. Tidak ada bukti jejak Indah selain nama dan tanda tangan. "Orang sesungguhnya Indah. Itu sedang diselidiki. Biarlah penyielidik yang akan mendalami," kata Busyro.

Dia pun berharap Miranda dapat menunjukkan integritasnya dengan mengungkapkan apa adanya. "Saya sangat berharap beliau sebagai akademisi, guru besar, objektif sehingga Ibu Miranda bisa memanfaatkan momentum ini untuk mengungkapkan apa adanya," ucap Busyro.

KPK menetapkan Miranda sebagai tersangka karena diduga turut serta atau menganjurkan Nunun Nurbaeti memberi suap ke sejumlah anggota DPR 1999-2004. Nunun divonis dua tahun enam bulan karena dianggap terbukti menjadi pemberi suap dalam kasus ini. Kasus ini juga menyeret sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Lebih dari 20 anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi TNI/Polri dijebloskan ke penjara karena terbukti menerima suap dalam bentuk cek perjalanan saat memilih DGS BI tahun 2004 yang dimenangi Miranda.