Hidayat: DPT Bisa Jadi Bom Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid mengatakan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tidak boleh membiarkan masalah daftar pemilih yang sudah ditetapkan. Pasalnya, menurut HNW, jika DPT tak diselesaikan bakal menjadi masalah besar.

"Memaksakan Pilkada berjalan dengan data yang masih banyak masalahnya itu, sama saja KPUD menyimpan bom waktu yang menjadi ledakan negatif terhadap Pilkada di DKI," kata Hidayat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin ( 4/6/2012 ).

Sebelumnya, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan DPT sebanyak 3.553.672 laki-laki dan 3.428.507 perempuan. Jadi total 6.982.179 pemilih dengan 15.060 tempat pemungutan suara.

Namun, lima tim sukses cagub-cawagub menolak menandatangani DPT lantaran masih ditemukannya DPT fiktif atau ganda. Hanya tim sukses Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli yang menandatangani DPT.

Hidayat mengatakan, legitimasi dari cagub dan cawagub terpilih nantinya dapat dipermasalahkan jika masalah DPT tidak diselesaikan sebelum pemungutan suara pada 11 Juli 2012. Menurut dia, masih cukup waktu buat pihak KPU untuk memperbaiki DPT yang bermasalah.

"Diumumkan saja yang bermasalah. Jangan dikeluarkan kartu pemilihnya. Mereka yang bermasalah jadi tahu diri, ketahuan. Kalau mereka menggunakan hak pilihnya, sementara mereka tidak punya hak pilih, mereka bisa dituntut. KPUD kalau tahu itu bermasalah dan tidak mau memperbaiki, itu bisa jadi pelanggaran hukum," kata HNW.

"Yang diperlukan kebesaran jiwa, keberanian untuk memperbaiki. Jakarta tidak boleh menjadi contoh bom waktu. Jakarta harus menjadi contoh terbaik bagaimana mengatasi masalah," pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.