Apresiasi Harus Dibarengi Tindakan Nyata

JAKARTA, KOMPAS. com — Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri memuji langkah pemerintah yang merespons cepat pemborosan anggaran melalui perjalanan fiktif dengan cara pemalsuan tiket dan boarding pass serta penggelembungan biaya.

"Saya kira bagus langkah pemerintah menindaklanjuti indikasi penyimpangan keuangan negara yang dilakukan dengan cara perjalanan dinas fiktif," ujar Hasan saat dihubungi Kompas, Sabtu (26/5/2012) pagi ini.

Namun, hemat Hasan, langkah penanganan itu harus dibarengi dengan tindakan hukum jika memang sudah ada bukti tindak pidananya yang merugikan keuangan negara.

"Saya kira tepat langkah itu. Tinggal bagaimana selanjutnya langkah hukum dan perbaikannya secara berkelanjutan," kata Hasan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin menegur sejumlah kementerian yang dinilai memboroskan anggaran perjalanan dinas. Bahkan, sebelumnya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mardiasmo memberikan keterangan pers bahwa lembaganya tengah menangani pemborosan anggaran dengan modus perjalanan fiktif.

Baru-baru ini, Hasan Bisri mengakui bahwa pemborosan perjalanan dinas dengan manipulasi tiket dan boarding pass serta penggelembungan biaya semakin marak. Persentasenya diperkirakan mencapai 40 persen dari total anggaran perjalanan dinas setahun sekitar Rp 18 triliun.

"Coba hitung berapa yang diselewengkan?" tanyanya. Hitungan Kompas, nominal penyimpangan anggaran bisa mencapai lebih dari Rp 7 triliun setahun.

Bukti belum adanya langkah nyata adalah pengaduan seorang pegawai ke Komisi Pemberantasann Korupsi (KPK) dan Kepolisian Daerah Metro Jakarta sejak Oktober dan November lalu hingga kini masih ditelaah dan didalami. Belum ada tanda-tanda adanya kasus yang dilaporkan akan membawa kepada pelaku yang akan disidangkan karena membuat perjalanan fiktif tersebut.