Komisi II DPR Usul Pencoblosan Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 kali ini membuat Komisi II DPR ikut turun tangan. Bahkan Anggota Komisi II DPR, Akbar Faisal, mengajukan agar hari pencoblosan ditunda.

"Ya memang lebih baik diundur sampai permasalahan ini selesai dulu. Jangan sampai dilanjutkan, tapi bermasalah," kata Akbar saat melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta, Jumat (25/5/2012).

Menurutnya, penundaan hari pencoblosan ini cukup masuk akal karena sampai saat ini saja jumlah pemilih di Jakarta masih simpang siur. Bahkan, sumber data yang dihimpun untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan DPS pun masih karut-marut.

"Saya melihat tidak ada kejelasan jumlah pemilih. Mekanismenya saja KPU Provinsi DKI Jakarta tampak kebingungan," ujar Akbar. "Kami juga sampai sekarang tidak bisa menemukan angka pasti daftar pemilih. Harusnya satu suara saja tidak boleh berbeda," imbuhnya.

Untuk menyelesaikan kisruh DPS ini, KPU Provinsi DKI Jakarta pun bersedia menunda penetapan DPT hingga pekan depan. Namun, langkah ini tampaknya tidak mendapat respons yang positif dari Akbar. Ia berpendapat penundaan selama tujuh hari tidak akan berpengaruh.

"Saya tidak yakin seminggu dapat diselesaikan. Jadi sekali lagi diundur saja sampai tidak tentu waktunya," tandasnya.