Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Soal Lady Gaga, Polisi Tak Boleh Berpihak

Kompas.com - 21/05/2012, 17:39 WIB
Hindra Liu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan meminta kepolisian tidak berpihak kepada satu kelompok terkait penyelenggaraan konser Lady Gaga bertajuk "The Born This Way Ball Tour" pada 3 Juni 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Polisi harus mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik yang mendukung dan menentang konser yang dimotori promotor Big Dady.

"Pemerintah juga perlu mendengarkan semua aspirasi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/7/2012).

Menurut Julian, baik pihak yang mendukung dan menentang perlu duduk bersama dan mencari solusi yang paling baik terkait penyelenggaraan konser yang berlangsung sekitar 2-3 jam ini. Sebuah keputusan diambil berdasarkan kesepahaman semua pihak. Namun, Julian meminta masyarakat menghormati putusan yang akan diambil Polri. "Karena polisi yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Julian.

Saat ini Polri masih menganalisis rencana konser Lady Gaga. Belum ada putusan final terkait pemberian izin penyelenggaraan konser. "Kepolisian masih mengevaluasi, menganalisis, dan mengoordinasikan masalah ini. Masih ada waktu, mudah-mudahan antara yang pro dan kontra bisa dicarikan titik temu," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Menurut Djoko, posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat atau opini dari mana pun, baik yang pro maupun kontra dengan adanya konser Lady Gaga di Indonesia. Kementerian Polhukam dan kepolisian tengah mencari titik temu atau kompromi atas pro kontra itu.

"Sekarang sangat mencuat seolah-olah kepolisian lemah sehingga kepolisian menyetujui (konser itu) dibatalkan atas dasar desakan sekelompok kecil masyarakat. Sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu," katanya.

Dari komunikasi yang dilakukannya dengan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Djoko menyampaikan bahwa Polri sedang menganalisis dan mengevaluasi semua masukan dan opini masyarakat. Tujuannya agar setiap penyelenggaraan konser dari luar negeri itu mempertimbangkan seluruh aspek, baik keamanan maupun kenyamanan, serta bagaimana publik terpuaskan oleh pertunjukan itu.

Djoko membantah bahwa evaluasi dan analisis itu hanya sekadar mengikuti desakan atau pandangan suatu kelompok. Djoko juga telah menginstruksikan agar kepolisian berkompromi dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara dan manajemen artisnya. "Instruksi saya apa bisa dikompromikan, diberi persyaratan, misalnya penampilannya harus sesuai dengan budaya sosial masyarakat di Indonesia. Lagu-lagu dan syairnya disesuaikan dengan kondisi sosial di Indonesia, kemudian tata panggung dan geraknya," kata Djoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com