Perdebatan Masih Ada

Jakarta, Kompas - Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar, Selasa (8/5) malam, belum dapat menyatukan pandangan di antara mereka soal pencalonan presiden. DPP Partai Golkar tetap akan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.

Salah satu materi pertemuan tersebut terkait dengan surat rekomendasi Dewan Pertimbangan pada 25 April lalu. Surat itu berisi, antara lain, permintaan agar perekrutan bakal capres diajukan dewan pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota.

”Dewan Pertimbangan ingin mematangkan partai terlebih dahulu dengan cara mengintensifkan konsolidasi dan kaderisasi. Setelah itu baru membicarakan calon presiden. Namun, DPP punya pandangan berbeda. Mereka memilih menjalankan dua-duanya sekaligus, yaitu konsolidasi dan kaderisasi dengan calon presiden,” kata anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Mahadi Sinambela, Rabu di Jakarta.

Meski demikian, lanjut Mahadi, DPP dan Dewan Pertimbangan punya persamaan, yaitu sama-sama ingin lebih mengembangkan partai. ”Jika memang berbeda, tidak terlalu masalah. Golkar terbiasa dengan perbedaan masalah,” tutur Mahadi.

Sekretaris Jenderal Idrus Marham mengatakan, penetapan Aburizal adalah keputusan Rapimnas II/2011 yang mengikat semua jajaran baik DPP, DPD, Dewan Pertimbangan, maupun organisasi sayap serta organisasi pendiri.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, secara internal sejatinya tidak ada perbedaan yang terlalu tajam berkenaan dengan pengajuan Aburizal menjadi capres dari Partai Golkar. Perbedaan hanya terjadi pada level prosedur dan mekanisme penetapannya.

Hal senada dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa. Dia mengatakan, tidak ada persoalan berarti karena semua pihak memahami keinginan bersama agar Partai Golkar ataupun capres yang diusungnya menang dalam Pemilu 2014.

Soliditas partai

Namun, Zainal Bintang, Ketua DPP Golkar periode 2004-2009, khawatir perbedaan pendapat antara DPP dan Dewan Pertimbangan akan melebar hingga membahayakan soliditas partai. Keputusan DPP Golkar yang tetap ngotot mengusung Aburizal sebagai ”satu-satunya” capres juga membuat demokrasi di partai itu kembali seperti era Orde Baru. Padahal, kekuasaan politik Aburizal di Golkar tidak sebesar kekuasaan Soeharto.

”Aburizal dapat kesulitan mengendalikan kadernya yang tidak loyal karena dia tidak memiliki akar sejarah di Golkar,” ujarnya.

(NOW/DIK/INA/ABK)