Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Hari di Jerman, Komisi I Habiskan Rp 1,14 Miliar

Kompas.com - 07/05/2012, 18:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat membantah kritikan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman dan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Istimewa Jerman bahwa kunjungan kerja (kunker) ke Jerman hanya menghambur-hamburkan uang negara. Kritikan itu dituding tidak rasional dan tidak berdasarkan fakta.

"Kunjungan kerja itu akuntabel dan tidak terjadi penyimpangan keuangan negara," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/5/2012).

Hayono menjelaskan, total pengeluaran kunker selama lima hari itu sebesar 114.873 dollar AS atau sekitar Rp 1,14 miliar. Ada 11 anggota Komisi I dari empat fraksi yang ikut, yakni Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hayono menyayangkan sikap PPI Jerman dan NU cabang Jerman yang tidak memberi kesempatan pihaknya untuk menjelaskan agenda kunker. Seperti diketahui, para pelajar Indonesia di Jerman langsung meninggalkan ruang pertemuan di Kantor KBRI seusai menyampaikan kritikan kepada rombongan Komisi I.

Hayono menjelaskan, pihaknya melakukan sejumlah pertemuan selama kunker seperti, mendatangi pabrik MBT Leopard di Munich, serta bertemu dengan koalisi partai berkuasa dan Komisi Pertahanan Parlemen di Jerman. Pertemuan lain dengan pihak Kementerian Ekonomi dan Teknologi Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, dan Duta Besar RI.

Ketua tim rombongan itu menilai kritikan para pelajar di Jerman lantaran ketidaktahuan agenda kunker. Menurut dia, para pelajar mengkritik atas dasar pengalaman kunker sebelumnya yang dinilai tidak efektif, yakni ketika parlemen Jerman reses. "Apesnya, kita yang kena getahnya," ucap dia.

Mengenai kritikan perjalanan dinas, yang mengikutsertakan keluarga, menurut Hayono, hal itu tidak masalah lantaran tidak menggunakan uang negara. "Yang bawa pendamping pakai anggaran pribadi, bukan negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com