Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Alami Depresi Sosial

Kompas.com - 07/05/2012, 05:56 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai kekerasan di ruang publik belakangan ini menggambarkan, masyarakat Indonesia mengalami depresi sosial atau ketertekanan bersama-sama dan meluas.

"Masyarakat saat ini merasa tidak nyaman, tertekan, bahkan frustasi atas keadaan yang serba tidak pasti dalam berbagai hal," kata sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola, di Jakarta, Minggu (6/5/2012).

Komentar itu terkait berbagai kasus kekerasan di ruang publik yang kian marak belakangan ini. Sebut saja, antara lain, munculnya geng motor pita kuning pasca pembunuhan Kelasi Arifin Sirih, bentrok sebagian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian di Gorontalo, anggota TNI menganiaya pengendara motor di Palmerah, atau pengusaha menodongkan pistol kepada pelayan kafe.

Thamrin Amal Tumagola mengungkapkan, depresi sosial itu dipicu oleh negara yang lemah, demokrasi dibajak elite, hukum tidak adil, dan ekonomi yang dikuasai pemodal. Negara sebagai penyelenggara pemerintahan lemah, dan mengeluarkan kebijakan yang nyata-nyata untuk kesejahteraan rakyat.

Demokrasi dikuasai elite politik untuk kepentingan sendiri. Hukum yang diharapkan memberikan keadilan justru mempertontonkan ketidakadilan. Kekuasaan dan modal dianggap bisa membeli hukum. Ekonomi juga dimonopoli oleh pemilik modal besar.

"Negara gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada rakyat, tak mampu memberikan kenyamanan, keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Masyarakat stress dengan keadaan ini sehingga memicu depresi sosial," katanya.

Depresi itu ditunjukkan dengan mudahnya meletup kekerasan di ruang publik. Dipicu oleh hal-hal sepela saja, perilaku sebagian masyarakat menjadi agresif. Karena tak yakin masalah bisa diselesaikan oleh hukum dengan adil, akhirnya banyak orang yang mengambil jalan pintas dan main hakim sendiri.

"Kondisi itu semakin parah ketika muncul arogansi sejumlah anggota TNI atau Polri yang main kekuasaan. Situasi ini harus segera diatasi dengan memperbaiki semua faktor pemicu depresi. Jika dibiarkan, ini akan mudah memicu konflik lebih besar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com