Reformasi Birokrasi Mandek

JAKARTA, KOMPAS.com — Birokrasi pemerintahan di Indonesia yang gemuk, tidak produktif, dan boros menunjukkan reformasi birokrasi selama ini mandek. Masih lemah, komitmen dari pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menata ulang birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Penilaian itu diungkapkan pengajar Hukum Administrasi dan Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Oce Madril, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (3/5/2012).

"Agenda reformasi birokrasi yang tak bisa jalan dengan baik di lapangan. Pemerintah tak konsisten untuk menjalankan penataan ulang aparatur negara. Apalagi, muncul juga perlawanan dari dalam birokrasi itu sendiri," katanya.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah mengakui, birokrasi saat ini semakin gemuk sehingga lamban dalam bekerja. Selain tidak produktif, kondisi ini juga memboroskan anggaran negara.

Oce menyoroti rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) masih kental dengan permainan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan, penerimaan pegawai kerap menjadi salah satu janji kampanye kepala daerah yang kemudian dipenuhi saat menjabat. Akibatnya, pegawai yang dihasilkan tidak profesional, bermutu rendah, dan membebani birokrasi.

Saat menjadi pegawai, seseorang masuk dalam iklim kerja dengan tata kelola keuangan yang buruk. Sistem penggajian, honorarium, perjalanan dinas, kepanitiaan, dan tunjangan menjadi permainan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Belum lagi para pegawai membuat proyek-proyek dengan anggaran yang digelembungkan.

"Perjalanan dinas, misalnya, jadi sarana untuk menambah penghasilan, seperti untuk mengikuti seminar, pelatihan, studi banding, atau kunjungan. Itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan PNS," katanya.