Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Berharap kepada Angelina

Kompas.com - 03/05/2012, 09:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kesediaan Angelina PP Sondakh sebagai pelaku yang ikut membongkar kejahatan (justice collaborator) akan berkontribusi besar dalam penuntasan kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games dan proyek di sejumlah universitas. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi sebaiknya jangan berharap Angelina bersedia bekerja sama untuk membongkar kasus korupsi itu.

Peringatan itu dikatakan Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, Rabu (2/5/2012), di Jakarta. Ia tidak yakin Angelina, tersangka kasus korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersedia menjadi justice collaborator. Keraguan itu merujuk pada potensi tekanan yang dialami Angelina.

Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji menjelaskan, untuk menjadi justice collaborator, seorang tersangka harus memenuhi beberapa kualifikasi, seperti peranannya tergolong kecil dalam kasus itu. Dengan menjadi justice collaborator, tersangka biasanya mendapatkan kompensasi, seperti dituntut ringan.

Tidak tepat

Kelompok Lintas Hukum, komunitas yang terdiri dari pengamat, akademisi, dan praktisi hukum, Rabu, meminta KPK tidak mengandalkan Angelina untuk bekerja sama membongkar kasus korupsi proyek wisma atlet dan proyek sarana pendidikan. Selain Angelina selama ini cenderung tertutup dalam memberikan keterangan, belum ada mekanisme konsep justice collaborator dalam hukum acara.

Menurut Yenti Garnasih, ahli hukum pencucian uang dan aktivis Kelompok Lintas Hukum, tak tepat jika KPK menawarkan kepada Angelina untuk menjadi justice collaborator. Langkah itu bisa melemahkan KPK karena menggantungkan penyidikan kasus kepada seorang tersangka. Sebaiknya KPK memberdayakan sumber dayanya saja.

Secara terpisah, Rabu, di Jakarta, Juru Bicara KPK Johan Budi SP memastikan KPK tidak pernah menawari Angelina sebagai justice collaborator. KPK akan mengungkap kasus itu dari alat bukti yang ada, termasuk dengan memeriksa Angelina sebagai tersangka pada Kamis ini.

Teuku Nasrullah, penasihat hukum Angelina, menegaskan, kliennya siap jika harus menjelaskan asal hartanya. (faj/iam/dik/ray/bil)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com