Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Angie Jadi Pintu Masuk Jerat Politikus Lain

Kompas.com - 29/04/2012, 12:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimintai melakukan pemeriksaan intensif terhadap Angelina Sondakh, tersangka kasus dugaan suap terkait kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta di Kementerian Pendidikan Nasional. Hal tersebut agar keterlibatan politikus lain dalam kasusnya bisa terungkap.

"Keterlibatan politikus dari Komisi X DPR hingga Banggar (Badan Anggaran DPR) dapat diungkap," kata peneliti bidang hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal, Fariz saat dihubungi, Minggu (29/4/2012).

Selain Angelina, ada nama anggota DPR lain yang disebut menerima aliran uang dari Grup Permai, perusahaan Muhammad Nazaruddin. Dalam persidangan kasus suap wisma atlet dengan terdakwa Nazaruddin, saksi Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang mengatakan anggota Komisi X DPR asal fraksi PDI-Perjuangan, I Wayan Koster mendapat uang Grup Permai. Koster dan Angelina disebut menerima Rp 2 miliar dan Rp 3 miliar. Uang tersebut dicatat Yulianis (Wakil Direktur Keuangan Grup Permai) sebagai belanja proyek wisma atlet.

Sekitar Mei 2010, miliaran rupiah uang yang dibungkus kardus itu diantarkan sopir Yulianis ke ruangan Koster di lantai enam gedung DPR, Senayan, Jakarta. Namun, keterangan itu dibantah Koster.

Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat lalu mengatakan, terbuka kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus yang menjerat Angelina ini. Hal tersebut, katanya, tergantung ada tidaknya dua alat bukti yang cukup.

Adapun Angelina atau Angie selaku anggota Badan Anggaran DPR diduga menerima pemberian atau janji terkait proyek di dua kementerian. KPK menemukan beberapa transaksi mencurigakan terkait Angelina dalam hal ini. KPK telah menahan Angie di Rumah Tahanan Salemba Cabang KPK yang berlokasi di lantai dasar gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com