Januari 2013, Gaji Pejabat Direncanakan Naik

PALU, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, gaji pejabat negara dan daerah direncanakan naik pada Januari 2013. "Kenaikannya berapa saya lupa. Yang jelas ada kenaikan," kata Azwar di Palu, Selasa (24/4/2012) malam.

Dia mengatakan, berapa besar kenaikan gaji tersebut nanti akan dibicarakan lagi dengan Menteri Keuangan.
   
Menurut Azwar, kenaikan gaji tersebut juga termasuk gaji para hakim.
   
Azwar mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara dari presiden sampai bupati. Hanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ingin hal ini ditetapkan karena berbagai pertimbangan.
   
Penjelasan Azwar tersebut mengemuka saat Bupati Buol Amran Batalipu mempertanyakan gaji pejabat yang sudah lebih kurang 13 tahun belum mengalami kenaikan. Gaji bupati saat ini sebesar Rp 6,1 juta per bulan.
   
Amran mengatakan, salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi adalah menaikkan gaji pejabat. "Kalau gaji banyak, saya yakin aparatur kita akan bekerja lebih dari waktu yang ada. Bila perlu 1 x 24 jam," kata Amran.
   
Azwar Abubakar berkunjung ke Palu untuk menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
   
Kegiatan tersebut sekaligus ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh semua bupati dan wali kota di Sulawesi Tengah. Namun, sebagian bupati tidak hadir dalam penandatanganan pakta tersebut.
   
Isi pakta integritas itu antara lain, bupati dan wali kota berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah masing-masing, tidak menerima hadiah atau suap, bersikap transparan, jujur, dan akuntabel.
   
Para bupati juga akan memberikan contoh dalam kepatuhan dan siap menerima konsekuensi bila melanggar.
   
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penandatanganan pakta integritas tersebut baru langkah pertama menuju wilayah bebas korupsi. "Kita ingin menjalankan skenario besar dalam pemberantasan korupsi. Korupsi kita masih besar, makanya kita perlu Komisi Pemberantasan Korupsi dan pakta integritas," kata Azwar.