Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Negara Non-Muslim Lebih Hormati TKI

Kompas.com - 24/04/2012, 22:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, menilai ironis bahwa tenaga kerja Indonesia (TKI) justru mendapat perlakuan lebih terhormat di negara non-Muslim dibanding di negara mayoritas Muslim.

"Dengan prihatin saya katakan, di negara non-Muslim, misalnya Taiwan dan Hongkong, TKI justru diperlakukan lebih terhormat daripada di negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Malaysia," kata Ketua Umum Pengurus Besar NU (Ketua Umum PBNU) Kiai Haji Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa (24/4/2012).

Said Aqil mengemukakan hal itu menanggapi penembakan tiga TKI oleh polisi Malaysia pada bulan lalu, dan kini bahkan beredar rumor terjadi penjualan organ tubuh ketiga korban tersebut.

"Penembakan TKI oleh polisi Malaysia sudah berulang kali terjadi. Itu tindakan biadab yang tentu kita sayangkan," kata Said Aqil.

Ia mengatakan, jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan TKI, tentu penanganannya tidak harus serta-merta dengan penembakan, terlebih penembakan yang mematikan.

"Kalau polisinya main tembak, negara apa itu? Kita minta Pemerintah Malaysia menindak tegas polisinya yang bertindak main tembak demi martabat bangsa itu sendiri," kata Said Aqil.

Kendati demikian, PBNU juga berharap ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Pasalnya, Said Aqil melanjutkan, persoalan TKI tidak sekadar persoalan devisa, tetapi juga terkait martabat bangsa.

Seperti diberitakan, Polisi Diraja Malaysia memberondong tiga TKI asal Pancor Kopong, Pringgasela Selatan, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang diduga hendak melakukan penyerangan saat akan ditangkap pada tanggal 25 Maret 2012 di kawasan Port Dickson, Malaysia.

Akibatnya, tiga TKI tersebut, Herman (34), Abdul Kadir Jaelani (25), dan Mad Nur (28), meninggal dunia secara mengenaskan di tempat kejadian.

Terkait peristiwa itu, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Moh Jumhur Hidayat menyampaikan protes keras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com