Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nunun Mengaku Kenal Indah

Kompas.com - 16/04/2012, 16:40 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, Nunun Nurbaeti, mengaku kenal dengan sosok wanita bernama Indah. Menurut Nunun, Indah bekerja di perusahaannya, PT Wahana Esa Sembada sebagai staf sumber daya manusia.

"Indah Pramurti, yang membawahi karyawan di PT Wahana Esa Sembada," kata Nunun saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/4/2012).

Dia menjawab pertanyaan jaksa M Rum soal Indah ini. Sosok Indah menjadi perhatian tim jaksa penuntut umum setelah saksi cash officer Bank Artha Graha, Tutur, mengatakan Indah sebagai sosok yang menandatangani konfirmasi pemesanan cek perjalanan dari Bank Artha Graha ke Bank Internasional Indonesia (BII). Wanita ini pula yang menurut Tutur mengambil cek perjalanan di Bank Artha Graha.

Tim jaksa memiliki alat bukti penerimaan cek dari Artha Graha yang ditandatangani Indah. Sosok Indah ini juga ditanyakan tim jaksa penuntut umum KPK kepada sejumlah saksi Nunun antara lain, mantan DGSBI Miranda Goeltom dan dua komisaris PT First Mujur Plantation and Industry.

Menurut tim jaksa, sosok Indah ini akan dijadikan petunjuk dalam penyidikan atau penyelidikan terkait kasus suap cek perjalanan ini. Nunun mengatakan, Indah adalah teman baiknya dari Sukabumi, daerah asal Nunun. Dia mengatakan, Indah yang bekerja di perusahaannya itu jarang ke luar kantor.

"Usianya satu tahun lebih tua dari saya dan beliau mengidap sakit kepala dan darah tinggi. Beliau sebagai HRD dan tidak pernah keluar kantor," ujar Nunun. "Maklum, wartawan suka menghubung-hubungkan, semua dihubung-hubungin," kata Nunun lagi.

Dalam kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun didakwa memberi suap berupa cek perjalanan ke anggota DPR 1999-2004. Pemberian tersebut berkaitan dengan pemenangan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

KPK juga menetapkan Miranda sebagai tersangka. Diyakini, ada penyandang dana di balik pembelian cek perjalanan senilai total Rp 24 miliar itu.

Berdasarkan keterangan saksi Direktur Keuangan PT First Mujur Plantation and Industry, Budi Santoso beberapa waktu lalu, cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) yang menjad alat suap dalam kasus ini, dipesan Firts Mujur melalui PT Bank Artha Graha.

Sosok Indah ini juga ditanyakan jaksa ke saksi-saksi sebelumnya, antara lain mantan DGSBI Miranda Goeltom dan dua komisaris PT First Mujur Plantation and Industry. Menurut Budi, cek tersebut mulanya sebagai uang muka pembelian lahan kelapa sawit yang dibayarkan ke Ferry Yen, seorang rekan Direktur Utama First Mujur, Hidayat Lukman.

Saat akan dibayarkan, Ferry meminta dibayar dalam bentuk cek perjalanan. Karena PT Bank Artha Graha yang memberi kredit First Mujur itu tidak menerbitkan cek perjalanan, bank tersebut kemudian memesan cek perjalanan ke Bank BII. Entah bagaimana caranya, cek perjalanan BII itu berpindah tangan ke Nunun kemudian ke anggota DPR 1999-2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com