Pemiskinan Koruptor Jangan Sampai Salah Arah

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum Senior, Adnan Buyung Nasution menyatakan setuju wacana pemiskinan koruptor. Namun, harus sesuai dengan konteks hukum keadilan, yaitu harta yang diambil adalah yang menjadi hasil korupsinya.

"Tidak ada dalam regulasi perundang-undangan yang mengatakan pemiskinan. Saya akan menentang hal itu, karena memiskinkan orang tanpa kesalahan tidak benar. Kalau dibiarkan celaka dong negara kita. Harus sesuai konteks," kata Buyung dalam seminar Efektivitas Penggunaan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Upaya Pemiskinan Koruptor di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2012).

Jika pemiskinan tanpa konteks keadilan dilakukan, menurut Adnan, negara berpotensi sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan. "Siapa yang dibenci maka dapat dimiskinkan. Itu juga tidak benar," lanjutnya.

Menurut Buyung, apabila seorang koruptor juga diduga mengalirkan dana ke orang-orang terdekatnya atau keluarga, maka, harus dibuktikan terlebih dahulu apa benar asetnya itu didapat dari hasil korupsi. Pemiskinan dan perampasan ini harus dilakukan secara rasional dengan mengedepankan sebab-akibat. "Saya hanya khawatir kita terjebak dalam nafsu yang sewenang-wenang sehingga asal memiskinkan orang," kata Adnan Buyung Nasution.