Komnas HAM Diminta Usut Serbuan Polisi ke Sekretariat GMKI

BATAM, KOMPAS.com — Presiden dan Komnas HAM didesak menyelidiki penyerbuan polisi ke tempat-tempat berkumpul pengunjuk rasa yang menentang kenaikan harga BBM. Polisi juga harus memperbaiki cara penanganan unjuk rasa.

Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kepulauan Riau Onward Siahaan mengatakan, penyerbuan polisi ke Sekretariat GMKI, di Salemba, Jakarta, Jumat (30/3/2012) sangat brutal. Sebanyak 150 polisi menyerbu sekretariat dan memukuli 17 mahasiswa.

"Tindakan itu berlebihan dan sangat tidak profesional Tindakan mereka tidak bisa disebut penggeledahan karena tidak ada surat perintah untuk memasuki properti pribadi," ujarnya, Senin (2/4/2012) di Batam, Kepulauan Riau.

Presiden dan Komnas HAM didesak membentuk tim untuk menyelidiki kebrutalan itu. Penyelidikan oleh Komnas HAM perlu karena patut diduga penyerbuan melanggar HAM. "Ratusan polisi memukuli mahasiswa di sekretariat tempat mereka berdiskusi. Mereka bukan paramiliter atau kumpulan preman yang bisa melawan ratusan polisi bersenjata lengkap," ujarnya.

Tidak hanya menyerbu, polisi juga menangkap dan menahan 17 aktivis GMKI selama 20 jam. Saat ditangkap, mereka dipaksa berjalan sambil jongkok dari sekretariat menuju mobil polisi.

"Kami mendesak polisi menjelaskan alasan penyerbuan itu karena kami tidak menemukan satu pun bukti polisi layak melakukan itu. Sebaliknya polisi malah menyebar isu tidak benar seperti menemukan bom molotov di sekretariat," tuturnya.

Onward juga mendesak polisi memperbaiki cara penanganan unjuk rasa. Selama ini, ada kecenderungan polisi memilih pendekatan kekerasan dalam unjuk rasa besar. "Polisi menghadapi mahasiswa yang hanya terbiasa berdiskusi atau unjuk rasa dengan senjata. Seharusnya polisi mengedepankan cara-cara persuasif," tuturnya.