Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan Pantau Sidang dari Balkon DPR

Kompas.com - 30/03/2012, 18:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Gabungan Syarif Hasan hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (30/3/2012).

Syarif duduk di balkon ruang paripurna, tepatnya bersebelahan dengan gerombolan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Dia memantau jalannya rapat paripurna yang akan berimbas pada naik atau tidaknya harga BBM per 1 April 2012 .

Untuk apa Syarif hadir? "Saya kecenderungan ingin menyaksikan bahwa permasalahan ini sangat substansi sekali. Ini menyangkut masalah ekonomi bangsa," jawab Syarif ketika ditemui di sela-sela rapat.

"Bukannya mengamankan Setgab pak?" seloroh wartawan.

"Mengamankan perekonomian," jawab anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu sambil tersenyum.

Di dalam ruang rapat, Syarif mendengarkan pandangan seluruh fraksi, terutama parpol koalisi terkait rencana amandemen Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Rupanya, seluruh fraksi koalisi tak ada yang meminta agar substansi pasal itu tetap dipertahankan. Atau dengan kata lain, mereka memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Parpol koalisi berpandapat senada, menambah ayat 6a dalam Pasal 7. Intinya, ayat yang diminta ditambah itu memberi keleluasaan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil/ICP) dengan batasan tertentu.

Setiap parpol koalisi menyampaikan batasan di harga ICP berapa harga BBM bersubsidi bisa naik. Ketika ditanya apakah ada pembicaraan di Setgab sebelum paripurna hingga seluruh fraksi sepakat menambah ayat 6a, Syarief membenarkan.

"Pada dasarnya Setgab menyamakan persepsi. Memang dibahas di Setgab. Besarannya saja diserahkan ke partai masing-masing," kata Syarief yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

    Nasional
    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

    Nasional
    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
     Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

    Nasional
    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

    Nasional
    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

    Nasional
     Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

    Nasional
    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

    Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

    Nasional
    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

    Nasional
    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

    Nasional
    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

    Nasional
    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

    Nasional
    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com