JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS tetap pada sikap awal, yakni menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS akan menentukan sikap keluar atau tidak dari koalisi di pemerintah.
"Keluar atau tidak keluar dari koalisi, partai yang akan menentukan. Anda tunggu saja pernyataan berikutnya dari Presiden Partai (Luthfi Hasan)," kata Hidayat di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Seperti diketahui, PKS tengah menggelar acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatera Utara. Hadir seluruh pimpinan DPW PKS dan seluruh anggota legislatif PKS dari seluruh Indonesia.
Hidayat mengatakan, pihaknya sudah memberikan berbagai opsi mengenai BBM kepada pemerintah. Jika nantinya pemerintah tetap menaikan harga BBM per 1 April 2012 , lanjut dia, PKS akan menentang bersama konstituen.
"PKS tidak akan melupakan mereka. PKS akan tetap bersama dengan rakyat yang mendapatkan dampak yang negatif terkait kenaikan harga BBM," kata mantan Ketua Majelis Perwakilan Rakyat itu.
Hidayat menambahkan, pemberian bantuan berupa uang tunai tidak akan mengatasi dampak kenaikan harga BBM yang dialami rakyat miskin. Pasalnya, ucap dia, pengalaman selama ini tidak seluruh rakyat yang berhak mendapat bantuan tersebut.
"Apalagi sampai hari ini pendataan terhadap orang-orang yang mendapat santunan itu juga tak jelas. Maka kekhawatiran itu akan menghadirkan tragedi seperti sebelumnya sesuatu yang amat terbuka," pungkas dia.
Seperti diberitakan, para politisi yang tergabung dalam koalisi mengkritik sikap PKS yang tak sejalan dengan pemerintah. PKS dinilai hanya mencari kekuasaan, tetapi tak mau menanggung kritikan publik atas kebijakan BBM. PKS didesak untuk keluar dari koalisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.