Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin: Hambalang Titipan Utama Anas

Kompas.com - 28/03/2012, 11:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin menyebut, proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat, merupakan titipan utama Anas Urbaningrum.

Selaku ketua fraksi Partai Demokrat di DPR pada Januari 2010, Anas katanya, memerintahkan Nazaruddin selaku bendahara fraksi Partai Demokrat untuk menemani Angelina Sondakh (anggota Komisi Z DPR saat itu) dan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin untuk mengikuti pertemuan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Andi tersebut, katanya, bertujuan mengkomunikasikan proyek Hambalang ke Andi yang baru menjabat Menpora. "Saya diminta temani Angie (Angelina) dan Mahyuddin untuk komunikasikan program yang diinginkan Anas, Hambalang," kata Nazaruddin saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Menurut Nazaruddin, pertemuan di kantor Menpora itu turut dihadiri Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, Mirwan Amir serta Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Wafid Muharam. Pertemuan tersebut, kata Nazaruddin, bukan pertemuan antara Komisi X DPR selaku mitra Kemenpora dengan Menpora. Pertemuan yang diatur Angelina atau Mahyuddin itu, katanya, khusus membahas proyek Hambalang.

Menurut Nazaruddin, tidak ada pembahasan terkait anggaran maupun soal proyek lain seperti proyek wisma atlet SEA Games dalam pertemuan di kantor Menpora itu. "Tidak, karena Menpora-nya baru, hanya bicarakan supaya terkomunikasi baik dengan Sesmenpora. Itu penjelasan yang saya dengar dari ketua fraksi dengan Angie, untuk komunikasikan intens," kata Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga menjelaskan, proyek Hambalang merupakan program utama di Kemenpora yang tertunda hingga tiga tahun lamanya. Anggaran proyek senilai Rp 1,52 miliar itu sudah dianggarkan dalam APBN 2010. Namun, karena ada permasalahan terkait sertifikat tanah Hambalang, kata Nazaruddin, pelaksanaan proyek itu pun tertunda.

Nazaruddin mengaku lantas diminta Anas untuk ikut menyampaikan ke Andi agar membantu penyelesaian masalah tanah Hambalang ini. "Ada dorongan supaya masalah tanah selesai, itu yang dijelaskan ketua fraksi (Anas)," ucap Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com